Soal Koalisi 2024, Hasto Bicara Batu Tulis dan Singgung SBY Bapak Bansos
Sabtu, 29 Mei 2021 - 00:02 WIB
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Foto: Dok/SINDOphoto
JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto berbicara soal gambaran koalisi partainya menuju Pilpres 2024 . Dia bicara dari perjanjian Batu Tulis antara pihaknya dengan Prabowo Subianto-Gerindra, soal mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dimana ada yang menyebut dan memberi gelar sebagai 'bapak bansos', hingga Partai Gelora.
Awalnya, Hasto ditanya tanggapan terkait pernyataan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani soal peluang Prabowo diusung PDIP di Pilpres 2024. Hal itu terkait dengan Perjanjian Batu Tulis diantara kedua partai di Pilpres 2009 lalu, saat Megawati-Prabowo maju sebagai pasangan.
"Kalau prasasti Batu Tulis yang dimaksud dalam konteks politik, Prabowo dan Megawati, ya pemilu sudah selesai 2009. Sehingga syarat menjalankan pemerintahan bersama ketika menang pemilu terbukti tidak bisa diwujudkan," kata Hasto dalam acara webinar oleh lembaga Para Syndicate, di Jakarta, Jumat (28/5/2021).
Setelahnya, Hasto justru bicara soal Pemilu 2009. Sebab mulai ada suara yang menggugat kemenangan Partai Demokrat (PD) yang dipimpin SBY pada 2004 dan 2009 karena dianggap penuh dengan manipulasi.
"Saya mendengar dari internal Demokrat sendiri terkait kecurangan Pemilu 2004 dan 2009, dan bagaimana pada tahun 2009 saya jadi saksi manipulasi DPT itu dilakukan, bagaimana politik bansos ala Thaksin itu dilakukan sehingga ada pihak yang menjuluki Pak SBY itu bapak bansos Indonesia," kata Hasto.
Dia membeberkan penelitian Marcus Mietzner yang menganalisa Pemilu 2009. Dia menunjukkan bagaimana dari Juni 2008-April 2009, ada dana USD 2 miliar yang dipakai untuk politik bansos. Ini dilakukan karena meniru strategi Thaksin Shinawatra di Thailand. Politik populisme yang kemudian menyandera APBN.
Kata Hasto, ini yang kemudian ditiru oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia, yakni bagaimana berlomba mengadakan bansos sebagai bagian dari politik elektoral. Tapi hal itu justru mengandung kerawanan dalam kestabilan fiskal di masa yang akan datang.
"Bagaimana politik kekuasan juga dipakai, bagaimana politik elektoral menggunakan dana besar sehingga terjadi kasus Century dan sebagainya. Kita tidak ingin seperti itu," kata Hasto.
"Politik itu seharusnya menjadikan kekuasaan harus diperoleh dengan cara benar. Kami percaya pada nilai bangsa ini, kalau kekuasaan tidak diperoleh secara benar, akan membawa karma politik berupa kesengsaraan lahir dan batin," tegas Hasto.
Awalnya, Hasto ditanya tanggapan terkait pernyataan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani soal peluang Prabowo diusung PDIP di Pilpres 2024. Hal itu terkait dengan Perjanjian Batu Tulis diantara kedua partai di Pilpres 2009 lalu, saat Megawati-Prabowo maju sebagai pasangan.
"Kalau prasasti Batu Tulis yang dimaksud dalam konteks politik, Prabowo dan Megawati, ya pemilu sudah selesai 2009. Sehingga syarat menjalankan pemerintahan bersama ketika menang pemilu terbukti tidak bisa diwujudkan," kata Hasto dalam acara webinar oleh lembaga Para Syndicate, di Jakarta, Jumat (28/5/2021).
Setelahnya, Hasto justru bicara soal Pemilu 2009. Sebab mulai ada suara yang menggugat kemenangan Partai Demokrat (PD) yang dipimpin SBY pada 2004 dan 2009 karena dianggap penuh dengan manipulasi.
"Saya mendengar dari internal Demokrat sendiri terkait kecurangan Pemilu 2004 dan 2009, dan bagaimana pada tahun 2009 saya jadi saksi manipulasi DPT itu dilakukan, bagaimana politik bansos ala Thaksin itu dilakukan sehingga ada pihak yang menjuluki Pak SBY itu bapak bansos Indonesia," kata Hasto.
Dia membeberkan penelitian Marcus Mietzner yang menganalisa Pemilu 2009. Dia menunjukkan bagaimana dari Juni 2008-April 2009, ada dana USD 2 miliar yang dipakai untuk politik bansos. Ini dilakukan karena meniru strategi Thaksin Shinawatra di Thailand. Politik populisme yang kemudian menyandera APBN.
Kata Hasto, ini yang kemudian ditiru oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia, yakni bagaimana berlomba mengadakan bansos sebagai bagian dari politik elektoral. Tapi hal itu justru mengandung kerawanan dalam kestabilan fiskal di masa yang akan datang.
"Bagaimana politik kekuasan juga dipakai, bagaimana politik elektoral menggunakan dana besar sehingga terjadi kasus Century dan sebagainya. Kita tidak ingin seperti itu," kata Hasto.
"Politik itu seharusnya menjadikan kekuasaan harus diperoleh dengan cara benar. Kami percaya pada nilai bangsa ini, kalau kekuasaan tidak diperoleh secara benar, akan membawa karma politik berupa kesengsaraan lahir dan batin," tegas Hasto.
tulis komentar anda