Data Pemilih Diduga Bocor, Komisioner KPU Perlu Dirombak Total
Sabtu, 23 Mei 2020 - 21:08 WIB
Dedi menilai, bocornya data pemilih mengindikasikan negara gagal menjamin privasi warga negara. Menurutnya, bukan tidak mungkin jika sistem keamanan data terkait hasil Pemilu juga terancam mudah diretas.
"Ini mengkhawatirkan pada dua hal, data privat warga negara yang berpotensi disalahgunakan, dan masalah integritas hasil Pemilu yang tidak terjamin valid karena terbukti mereka mudah disusupi kejahatan data" terang pengajar komunikasi politik Universitas Telkom ini.
Lebih lanjut, menurut Dedi, hal ini bukan kali pertama KPU bermasalah, ia menyebut kasus penyuapan yang melibatkan salah satu komisioner juga menambah alasan perlunya perombakan total di struktur KPU.
"Dari total komisioner, dua sudah diberhentikan karena perbuatan tercela, terkait penyuapan dan manipulasi hasil pemilihan, sementara mereka bekerja secara kolektif, dan sekarang terbukti gagal menjaga data, maka pilihan baiknya tentu dengan mengganti seluruh komisioner, agar komisioner baru miliki waktu yang cukup menghadapi Pemilu 2024" lanjutnya.
Menurutnya, kualitas hasil pemilihan hanya mungkin dicapai dengan lebih dulu menentukan komisioner yang juga berkualitas. "Jangan sampai KPU selalu mendapat maklum setelah apa yang mereka kerjakan terbukti lalai," urainya.
"Ini mengkhawatirkan pada dua hal, data privat warga negara yang berpotensi disalahgunakan, dan masalah integritas hasil Pemilu yang tidak terjamin valid karena terbukti mereka mudah disusupi kejahatan data" terang pengajar komunikasi politik Universitas Telkom ini.
Lebih lanjut, menurut Dedi, hal ini bukan kali pertama KPU bermasalah, ia menyebut kasus penyuapan yang melibatkan salah satu komisioner juga menambah alasan perlunya perombakan total di struktur KPU.
"Dari total komisioner, dua sudah diberhentikan karena perbuatan tercela, terkait penyuapan dan manipulasi hasil pemilihan, sementara mereka bekerja secara kolektif, dan sekarang terbukti gagal menjaga data, maka pilihan baiknya tentu dengan mengganti seluruh komisioner, agar komisioner baru miliki waktu yang cukup menghadapi Pemilu 2024" lanjutnya.
Menurutnya, kualitas hasil pemilihan hanya mungkin dicapai dengan lebih dulu menentukan komisioner yang juga berkualitas. "Jangan sampai KPU selalu mendapat maklum setelah apa yang mereka kerjakan terbukti lalai," urainya.
(maf)
Lihat Juga :