Fadli Zon: Kemerdekaan Palestina adalah Utang Indonesia dari KAA 1955
Rabu, 19 Mei 2021 - 16:37 WIB
Fadli menegaskan, dukungan kepada Palestina merupakan perintah konstitusi dan ia menganggap Palestina juga merupakanpekerjaan rumahBangsa Indonesia yang belum selesai hasil dari Konferensi Asia Afrika tahun 1955.
"Jadi persoalan Palestina adalah persoalan kita. Jelas ini adalah persoalan kita dan kita mempunyai tanggung jawab, bukan sekadar sebagai negara besar, negara demokrasi yang besar dengan 273 penduduk dan memang mayoritas terutama beragama islam, tetapi ini bukan juga semata konflik agama, karena di Palestina sendiri cukup beragam dari muslim, Kristen, Yahudi dan ada juga kalangan dari Yahudi yang menolak sebetulnya zionisme Israel yang sangat ganas ini," ungkapnya.
Baca juga: Koalisi Parlemen Dunia Desak Negara-negara Islam Putus Hubungan dengan Israel
Maka itu, politikus Partai Gerindra ini memandang bahwa diplomasi antar parlemen yang dijalankan BKSAP ini merupakan bagian dari tugas DPR sekaligus amanah dari undang-undang MD3.
"Selain tugas yang sudah menjadi bagian tradisional DPR, yaitu membuat undang-undang ,bageting, pengawasan terhadap pemerintah tetapi diplomasi parlemen ini merupakan perintah dari undang-undang tersebut dan BKSAP menjadi frontline, menjadi badan yang mengurusi tentang diplomasi parlemen, termasuk kerjasama internasional, bilateral multilateral dan juga sidang- sidang parlemen dunia pada umumnya," pungkas dia. (Rakhmatulloh)
"Jadi persoalan Palestina adalah persoalan kita. Jelas ini adalah persoalan kita dan kita mempunyai tanggung jawab, bukan sekadar sebagai negara besar, negara demokrasi yang besar dengan 273 penduduk dan memang mayoritas terutama beragama islam, tetapi ini bukan juga semata konflik agama, karena di Palestina sendiri cukup beragam dari muslim, Kristen, Yahudi dan ada juga kalangan dari Yahudi yang menolak sebetulnya zionisme Israel yang sangat ganas ini," ungkapnya.
Baca juga: Koalisi Parlemen Dunia Desak Negara-negara Islam Putus Hubungan dengan Israel
Maka itu, politikus Partai Gerindra ini memandang bahwa diplomasi antar parlemen yang dijalankan BKSAP ini merupakan bagian dari tugas DPR sekaligus amanah dari undang-undang MD3.
"Selain tugas yang sudah menjadi bagian tradisional DPR, yaitu membuat undang-undang ,bageting, pengawasan terhadap pemerintah tetapi diplomasi parlemen ini merupakan perintah dari undang-undang tersebut dan BKSAP menjadi frontline, menjadi badan yang mengurusi tentang diplomasi parlemen, termasuk kerjasama internasional, bilateral multilateral dan juga sidang- sidang parlemen dunia pada umumnya," pungkas dia. (Rakhmatulloh)
(muh)
Lihat Juga :