Pukat UGM Sebut Surat Penonaktifan 75 Pegawai KPK Cacat Hukum
Jum'at, 14 Mei 2021 - 05:36 WIB
"Sehingga tidak ada alasan apapun yang perlu dikhawatirkan perkara tersebut dipersoalkan. Sampai saat ini status mereka pegawai KPK dan masih menjadi penyidik yang sah. Alasan tersebut tidak berdasar," katanya.
Di sisi lain, Zaenur memandang ada upaya menyingkirkan pegawai KPK dengan segala cara. Hal itu bisa dilihat dari sikap Ketua KPK Firli Bahuri dan pimpinan lainnya di tengah protes keras terhadap penggunaan tes wawasan kebangsaan dalam seleksi alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Mengingat mundur ke belakang dengan penyingkiran pegawai KPK yang berintegritas sudah dilakukan dengan berbagai cara, dengan cara kekerasan, intimidasi dan ditersangkakan. Tapi cara tersebut gagal. Dan cara tersebut hampir berhasil melalui uji TWK yang pada dasarnya tidak ada dalam UU 19/2019 maupun PP turunannya. Itu baru muncul dalam Perkom 1/2021 yang perkom tersebut mencantumkan TWK atas perintah Firli Bahuri," kata Zaenur.
Baca juga: Ini Tanggapan Pimpinan KPK soal SK Pemecatan 75 Pegawai yang Beredar
Lebih lanjut ia menuturkan, sebenarnya DPR menyatakan bahwa dalam UU 19/2019 tidak disebutkan adanya seleksi ulang kepada pegawai KPK. UU tersebut bermaksud hanya ingin mengalih statuskan pegawai menjadi ASN. Seharusnya yang terjadi bukan seleksi ulang, dan bukan tes ulang karena pegawai tersebut saat masuk KPK sudah melalui tahap seleksi, dan sudah melalui tahap pendidikan.
Di sisi lain, Zaenur memandang ada upaya menyingkirkan pegawai KPK dengan segala cara. Hal itu bisa dilihat dari sikap Ketua KPK Firli Bahuri dan pimpinan lainnya di tengah protes keras terhadap penggunaan tes wawasan kebangsaan dalam seleksi alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Mengingat mundur ke belakang dengan penyingkiran pegawai KPK yang berintegritas sudah dilakukan dengan berbagai cara, dengan cara kekerasan, intimidasi dan ditersangkakan. Tapi cara tersebut gagal. Dan cara tersebut hampir berhasil melalui uji TWK yang pada dasarnya tidak ada dalam UU 19/2019 maupun PP turunannya. Itu baru muncul dalam Perkom 1/2021 yang perkom tersebut mencantumkan TWK atas perintah Firli Bahuri," kata Zaenur.
Baca juga: Ini Tanggapan Pimpinan KPK soal SK Pemecatan 75 Pegawai yang Beredar
Lebih lanjut ia menuturkan, sebenarnya DPR menyatakan bahwa dalam UU 19/2019 tidak disebutkan adanya seleksi ulang kepada pegawai KPK. UU tersebut bermaksud hanya ingin mengalih statuskan pegawai menjadi ASN. Seharusnya yang terjadi bukan seleksi ulang, dan bukan tes ulang karena pegawai tersebut saat masuk KPK sudah melalui tahap seleksi, dan sudah melalui tahap pendidikan.
Lihat Juga :