Waspadai Kluster Covid Lebaran!
Selasa, 11 Mei 2021 - 06:00 WIB
Kewaspadaan semua pihak sangat diperlukan demi mencegah munculnya kluster baru Covid-19 dari momentum libur lebaran. (Ilustrasi: KORAN SINDO/Wawam Bastian)
LEBARAN tinggal hitungan hari lagi. Namun, berlebaran pada tahun kedua pandemi Covid-19 saat ini membuat kita belum sepenuhnya tenang karena masih saja diliputi rasa waswas tinggi. Ini bukan untuk menakut-nakuti. Namun melihat realitas sosial yang terjadi, seperti halnya belum optimalnya regulasi, sikap waspada di tengah rasa waswas itu adalah justru sebuah keniscayaan. Presiden Jokowi pun telah mewanti-wanti potensi meledaknya kasus baru Covid-19 ini. Tahun lalu saja, pasca Lebaran, jumlah kasus baru Covid meningkat hingga 93%.
Setidaknya ada beberapa faktor yang membuat kita bersama patut memasang kewaspadaan tinggi atas potensi naiknya kasus Covid-19 baru pada Lebaran. Pertama, kebijakan larangan mudik sebagaimana yang dikuatkan lewat Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 No 13/2021 belum efektif. Kita mafhum bahwa sejak berlaku pada 6 Mei lalu, ada ribuan pemudik yang berhasil lolos dari pos-pos penyekatan. Jumlah itu pun diprediksi akan terus meningkat hingga besok atau pada H-1 Lebaran. Para pemudik nekat ini menggunakan segala cara agar bisa pulang ke kampung halaman. Semangat dan tekad yang tinggi membuat mereka tak kendur terus berupaya mencari celah kelengahan petugas.
Di sisi lain, jumlah petugas yang tak sebanding dengan pemudik nekat itu juga mengakibatkan screening menjadi persoalan tersendiri. Tak berlebihan jika pada beberapa kasus, ketika pemudik nekat ini membeludak, petugas tak berdaya. Ketimbang memicu kemacetan dan persoalan yang lebih besar, maka arus pemudik nekat ini pun akhirnya dibuka. Penyekatan pun sia-sia.
Kedua, kebijakan pelonggaran aktivitas warga di wilayah aglomerasi ini juga rawan memicu kasus Covid. Sama halnya tantangan di atas, upaya pengawasan pergerakan warga di daerah aglomerasi bukanlah enteng. Mafhum pula, jumlah petugas tak akan pernah sebanding dengan warga yang nekat ingin bersilaturahmi ke saudara dan sebagainya. Di sisi lain, warga di wilayah aglomerasi juga cenderung memiliki banyak “jalur tikus” untuk ke sana ke mari.
Ketiga, sikap mental warga yang makin abai dengan korona. Fenomena ini sangatlah mudah kita temui di kampung-kampung. Mereka sangat longgar dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) karena muncul keyakinan bahwa wabah Covid ini lebih banyak mengenai orang kota. Sikap abai mereka makin tinggi karena ditambah keyakinan setelah mendapat vaksinasi, maka tak mungkin terpapar virus lagi.
Tiga faktor di atas patut menjadi atensi karena sangat mungkin menjadi pemicu utama kasus baru Covid saat Lebaran. Kasus melonjaknya kasus pasca Lebaran tahun lalu patut menjadi pelajaran berharga. Jika tahun lalu atau saat ketakutan akan paparan virus ini begitu tinggi saja sudah membuat kasus melonjak, bagaimana dengan saat ini ketika sikap abai justru semakin kentara? Ya, abai terhadap regulasi, abai terhadap petugas atau abai dengan kedisiplinan prokes.
Sikap waspada ini sekali lagi patut kita tekankan. Sebab indikasi atau bukti dampak mengentengkan regulasi dan prokes itu sudah banyak di depan mata. Rentetan kasus baru kluster tempat ibadah dan salat tarawih misalnya tak henti bermunculan di berbagai daerah. Jika ini tak diantisipasi, maka munculnya klaster salat Idul Fitri, klaster silaturahmi atau klaster arus balik sangat mungkin terjadi.
Sebenarnya regulasi dan kebijakan seperti terbitnya SE Menag RI No 3 maupun No 7/2021 yang mengatur aktivitas ibadah Ramadan dan Idul Fitri saat pandemi telah lengkap dibuat. Namun di lapangan, yang lebih penting adalah sejauh mana bisa membangkitkan kesadaran diri sendiri. Ini beralasan sebab jumlah petugas pengawas tak akan pernah mampu mengimbangi dengan aktivitas atau pergerakan masyarakat.
Kita semua tentu tidak ingin dari Lebaran kasus Covid justru meledak seperti halnya yang terjadi di India. Untuk itu, di tengah ancaman besar ini, mitigasi yang rapi dan komprehensif patut disiapkan sejak dini. Jumlah layanan kesehatan, petugas, alat medis, hingga obat harus dipastikan mencukupi. Demikian juga koordinasi antarinstansi juga disiapkan sebaik mungkin agar tidak tumpang tindih kewenangan yang membuat penanganan Covid bertambah ruwet.
Setidaknya ada beberapa faktor yang membuat kita bersama patut memasang kewaspadaan tinggi atas potensi naiknya kasus Covid-19 baru pada Lebaran. Pertama, kebijakan larangan mudik sebagaimana yang dikuatkan lewat Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 No 13/2021 belum efektif. Kita mafhum bahwa sejak berlaku pada 6 Mei lalu, ada ribuan pemudik yang berhasil lolos dari pos-pos penyekatan. Jumlah itu pun diprediksi akan terus meningkat hingga besok atau pada H-1 Lebaran. Para pemudik nekat ini menggunakan segala cara agar bisa pulang ke kampung halaman. Semangat dan tekad yang tinggi membuat mereka tak kendur terus berupaya mencari celah kelengahan petugas.
Di sisi lain, jumlah petugas yang tak sebanding dengan pemudik nekat itu juga mengakibatkan screening menjadi persoalan tersendiri. Tak berlebihan jika pada beberapa kasus, ketika pemudik nekat ini membeludak, petugas tak berdaya. Ketimbang memicu kemacetan dan persoalan yang lebih besar, maka arus pemudik nekat ini pun akhirnya dibuka. Penyekatan pun sia-sia.
Kedua, kebijakan pelonggaran aktivitas warga di wilayah aglomerasi ini juga rawan memicu kasus Covid. Sama halnya tantangan di atas, upaya pengawasan pergerakan warga di daerah aglomerasi bukanlah enteng. Mafhum pula, jumlah petugas tak akan pernah sebanding dengan warga yang nekat ingin bersilaturahmi ke saudara dan sebagainya. Di sisi lain, warga di wilayah aglomerasi juga cenderung memiliki banyak “jalur tikus” untuk ke sana ke mari.
Ketiga, sikap mental warga yang makin abai dengan korona. Fenomena ini sangatlah mudah kita temui di kampung-kampung. Mereka sangat longgar dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) karena muncul keyakinan bahwa wabah Covid ini lebih banyak mengenai orang kota. Sikap abai mereka makin tinggi karena ditambah keyakinan setelah mendapat vaksinasi, maka tak mungkin terpapar virus lagi.
Tiga faktor di atas patut menjadi atensi karena sangat mungkin menjadi pemicu utama kasus baru Covid saat Lebaran. Kasus melonjaknya kasus pasca Lebaran tahun lalu patut menjadi pelajaran berharga. Jika tahun lalu atau saat ketakutan akan paparan virus ini begitu tinggi saja sudah membuat kasus melonjak, bagaimana dengan saat ini ketika sikap abai justru semakin kentara? Ya, abai terhadap regulasi, abai terhadap petugas atau abai dengan kedisiplinan prokes.
Sikap waspada ini sekali lagi patut kita tekankan. Sebab indikasi atau bukti dampak mengentengkan regulasi dan prokes itu sudah banyak di depan mata. Rentetan kasus baru kluster tempat ibadah dan salat tarawih misalnya tak henti bermunculan di berbagai daerah. Jika ini tak diantisipasi, maka munculnya klaster salat Idul Fitri, klaster silaturahmi atau klaster arus balik sangat mungkin terjadi.
Sebenarnya regulasi dan kebijakan seperti terbitnya SE Menag RI No 3 maupun No 7/2021 yang mengatur aktivitas ibadah Ramadan dan Idul Fitri saat pandemi telah lengkap dibuat. Namun di lapangan, yang lebih penting adalah sejauh mana bisa membangkitkan kesadaran diri sendiri. Ini beralasan sebab jumlah petugas pengawas tak akan pernah mampu mengimbangi dengan aktivitas atau pergerakan masyarakat.
Kita semua tentu tidak ingin dari Lebaran kasus Covid justru meledak seperti halnya yang terjadi di India. Untuk itu, di tengah ancaman besar ini, mitigasi yang rapi dan komprehensif patut disiapkan sejak dini. Jumlah layanan kesehatan, petugas, alat medis, hingga obat harus dipastikan mencukupi. Demikian juga koordinasi antarinstansi juga disiapkan sebaik mungkin agar tidak tumpang tindih kewenangan yang membuat penanganan Covid bertambah ruwet.
(bmm)
tulis komentar anda