Fadli Zon Terpilih Jadi Anggota Komisi Demokrasi dan HAM Parlemen Dunia
Sabtu, 08 Mei 2021 - 15:36 WIB
Anggota DPR dari Partai Gerindra, Fadli Zon. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon terpilih mewakili Grup Interparliamentary Union (IPU) atau Organisasi Parlemen Dunia Asia Pasifik untuk menjadi anggota Komisi IPU untuk Demokrasi dan HAM (IPU Bureau of the Standing Committee for Democracy and Human Rights) untuk periode 2021-2023.
Selain itu, anggota BKSAP, Putri Annetta Komaruddin, terpilih sebagai anggota untuk Biro Parlemen Perempuan IPU atau Bureau of IPU Women Parliamentarians.
Kandidasi kedua anggota Delegasi Indonesia untuk Pertemuan IPU ke-142 tersebut dinilai menunjukkan fokus DPR terhadap isu-isu demokrasi, hak azasi manusia (HAM) dan pemihakan pada kaum Perempuan.
"Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia berkepentingan memajukan demokrasi, menghormati dan melindungi HAM termasuk hak-hak perempuan," kata Fadli Zon dalam siaran pers BKSAP, Sabtu (8/5/2021).
Dalam pertemuan Asia Pacific Group (APG) secara virtual, Fadli Zon menyampaikan merasa terhormat mendapatkan mandat untuk mewakili Asia Pasifik, kawasan yang kaya ragam budaya dan ideologi politik.
Pada pencalonan untuk Komisi Demokrasi dan HAM, Grup Asia Pasifik harus mengisi dua posisi kosong dengan setidaknya satu posisi harus diisi anggota parlemen laki-laki.
Fadli Zon bersaing dengan sedikitnya dua kandidat lain yakni dari Parlemen Australia, Julian Hill dan Parlemen Maladewa Jeehan Mahmoed. Namun pada saat pertemuan, Parlemen Australia menyatakan dukungan penuhnya kepada kandidat Indonesia dan menarik pencalonannya.
Perwakilan dari Parlemen Australia, Julian Hill memberikan dukungan penuh kepada Fadli Zon dan meyakini Indonesia dapat menjalankan mandat dari Grup Asia Pasifik dengan baik.
Dalam kesempatan tersebut, Mr Hill juga berharap dapat bertemu dengan Fadli Zon secara langsung pada kesempatan lainnya.
Sementara itu, Grup Asia Pasifik menyatakan dukungan penuhnya kepada pencalonan Putri Komaruddin dalam posisi Biro Parlemen Perempuan IPU. Politikus Golkar yang juga duduk di Komisi XI tersebut memiliki reputasi memadai untuk membahas beragam isu yang dekat dengan upaya pemihakan kaum Perempuan.
"Ini menjadi kombinasi yang meyakinkan untuk membawa perspektif baru dalam isu-isu terkait Perempuan di IPU," kata Fadli.
Selain itu, anggota BKSAP, Putri Annetta Komaruddin, terpilih sebagai anggota untuk Biro Parlemen Perempuan IPU atau Bureau of IPU Women Parliamentarians.
Kandidasi kedua anggota Delegasi Indonesia untuk Pertemuan IPU ke-142 tersebut dinilai menunjukkan fokus DPR terhadap isu-isu demokrasi, hak azasi manusia (HAM) dan pemihakan pada kaum Perempuan.
"Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia berkepentingan memajukan demokrasi, menghormati dan melindungi HAM termasuk hak-hak perempuan," kata Fadli Zon dalam siaran pers BKSAP, Sabtu (8/5/2021).
Dalam pertemuan Asia Pacific Group (APG) secara virtual, Fadli Zon menyampaikan merasa terhormat mendapatkan mandat untuk mewakili Asia Pasifik, kawasan yang kaya ragam budaya dan ideologi politik.
Pada pencalonan untuk Komisi Demokrasi dan HAM, Grup Asia Pasifik harus mengisi dua posisi kosong dengan setidaknya satu posisi harus diisi anggota parlemen laki-laki.
Fadli Zon bersaing dengan sedikitnya dua kandidat lain yakni dari Parlemen Australia, Julian Hill dan Parlemen Maladewa Jeehan Mahmoed. Namun pada saat pertemuan, Parlemen Australia menyatakan dukungan penuhnya kepada kandidat Indonesia dan menarik pencalonannya.
Perwakilan dari Parlemen Australia, Julian Hill memberikan dukungan penuh kepada Fadli Zon dan meyakini Indonesia dapat menjalankan mandat dari Grup Asia Pasifik dengan baik.
Dalam kesempatan tersebut, Mr Hill juga berharap dapat bertemu dengan Fadli Zon secara langsung pada kesempatan lainnya.
Sementara itu, Grup Asia Pasifik menyatakan dukungan penuhnya kepada pencalonan Putri Komaruddin dalam posisi Biro Parlemen Perempuan IPU. Politikus Golkar yang juga duduk di Komisi XI tersebut memiliki reputasi memadai untuk membahas beragam isu yang dekat dengan upaya pemihakan kaum Perempuan.
"Ini menjadi kombinasi yang meyakinkan untuk membawa perspektif baru dalam isu-isu terkait Perempuan di IPU," kata Fadli.
(dam)
tulis komentar anda