Alasan MA Perintahkan SKB Tiga Menteri Soal Seragam Sekolah Dicabut
Jum'at, 07 Mei 2021 - 20:25 WIB
Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro membenarkan bahwa pihaknya memerintahkan pemerintah untuk mencabut SKB 3 menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) membenarkan bahwa pihaknya memerintahkan pemerintah untuk mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Agama (Menag) tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemda pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
"Benar Informasi itu," ujar Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro kepada MNC Portal, Jumat (7/5/2021). Baca juga: Akademisi: Sanksi SKB 3 Menteri Jangan Mengancam Dana Bos
Dalam putusannya, MA mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.
"Menyatakan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 3 Februari 2021 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," dikutip dari putusan yang diterima MNC Portal.
"Benar Informasi itu," ujar Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro kepada MNC Portal, Jumat (7/5/2021). Baca juga: Akademisi: Sanksi SKB 3 Menteri Jangan Mengancam Dana Bos
Dalam putusannya, MA mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat.
"Menyatakan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 3 Februari 2021 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," dikutip dari putusan yang diterima MNC Portal.
Lihat Juga :