Din Syamsuddin: Tuduhan Radikal terhadap Umat Islam Tidak Beralasan dan Kebablasan

Kamis, 06 Mei 2021 - 12:36 WIB
Ketiga, tuduhan itu merupakan bagian dari skenario global yang bersekongkol dengan komrad-komradnya di dalam negeri yang sama-sama khawatir akan kebangkitan gerakan populisme Islam di Indonesia. "Cara yg biasa mereka lakukan adalah politik kolonial divide et empera atau politik adu domba. Memang kelemahan umat Islam adalah sulit bersatu."

Yang jelas, lanjut Din, tuduhan radikal terhadap umat Islam dapat ditengarai datang dari kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan (the ruling groups) sehingga merasa mampu dan perlu menggembosi kekuatan umat Islam. "Hal ini dapat dipirsa muncul dalam bentuk penuduhan yang berujung pada penangkapan dan pemenjaraan. Juga ada modus lain yaitu menjerat figur-figur tertentu dengan alasan-alasan yang absurd. Hal ini pernah terjadi pada Era Soekarno dengan dipenjarakannya sejumlah tokoh Islam. Pada Era Orde Baru, kalangan Islam dituduh sebagai ekstrem kanan dan anti-Pancasila, walau Pemerintah Orde Baru kemudian sadar bahkan Soeharto menampilkan pembelaan terhadap umat Islam," jelasnya.

Baca juga: Resmikan IRI Chapter Kaltim, Din Syamsuddin Ajak Pemeluk Agama Jaga Hutan

Din menambahkan, pada era Jokowi tuduhan radikal terhadap kalangan Islam terkesan berlangsung sistematis, masif, terstruktur, dan berani. Bahkan, tuduhan-tuduhan itu dilakukan oleh orang per orang yang dengan sombong dan berani menghina dan menistakan lambang-lambang Islam. "Sayangnya terhadap pelakunya negara tidak selalu hadir, bahkan terkesan tidak adil," ujarnya.

Menurut Din, ada yang mencurigai dengan patut menduga bahwa tuduhan radikal terhadap kalangan Islam itu merupakan bagian dari sebuah operasi yang menggunakan muzzling approach atau pendekatan membungkam lawan. Tidak bisa dilepas dari asumsi ini bahwa tuduan radikal yang juga diarahkan kepada figur-figur kritis terhadap penyelenggaraan negara adalah bagian daripada mekanisme pengamanan diri (self defence mechanism) kaum oligarkis baik politik maupun ekonomi agar tetap menguasai.

"Kaum olighar ini mengendalikan dengan membiayai para buzzer yang bertugas melakukan character assasination terhadap figur-figur umat Islam. Mereka berani dan bebas bergerak karena mendapat pengamanan dari aparatur negara (buktinya mereka tidak pernah terjerat hukum padahal sudah diadukan)," katanya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!