TePI: Data Pemilih Terbuka, Tak Perlu Diretas Jika Ingin Dapatkan
Jum'at, 22 Mei 2020 - 12:24 WIB
Informasi yang mengumumkan dugaan kebocoran data pemilih di Indonesia ditanggapi oleh Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampouw. Foto/PGI
JAKARTA - Informasi yang mengumumkan dugaan kebocoran data pemilih di Indonesia ditanggapi oleh Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampouw. Adapun informasi dugaan kebocoran data pemilih itu diungkapkan oleh akun Twitter @underthebreach.
Jeirry berpendapat tidak perlu diretas untuk mengambil data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, datanya terbuka. "Kan data pemilih memang data terbuka. Jadi tak perlu diretas jika ingin dapatkan," ujar Jeirry kepada SINDOnews, Jumat (22/5/2020). (Baca juga: Data Pemilih Pemilu Dibobol Hacker, KPU Langsung Cek Server Data )
Dia mengatakan data yang terbuka itu merupakan bagian dari konsekuensi kita menganut demokrasi terbuka. "Data seperti itu bisa juga didapat dari lembaga negara lain kan. Seperti Kemendagri, dan lain-lain," ucapnya.
Di samping itu, dia mengakui bahwa era terbuka seperti sekarang memang seringkali agak dilematis posisinya. Di satu sisi, kata dia, harus transparan dalam menjalankan proses demokrasi, termasuk harus terbuka dengan data.
"Tapi di sisi lain, kita tahu ada saja orang yang akan memanfaatkan data itu untuk kepentingan yang negatif atau untuk melakukan kejahatan," terangnya.
Menurutnya, transparansi adalah salah satu prinsip demokrasi yang penting. "Jadi tak mungkin juga diabaikan," katanya. (Baca juga: Marbot Masjid di Palembang Dikeroyok Saat Membangunkan Sahur)
Dia menambahkan baik buruknya kinerja sebuah lembaga demokrasi juga ditentukan dari sejauh mana dia terbuka dalam menjalankan kinerja lembaga. "Namun keterbukaan demokrasi ini memang sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan kejahatan. Misalnya dalam soal keterbukaan data ini," pungkasnya.
Jeirry berpendapat tidak perlu diretas untuk mengambil data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, datanya terbuka. "Kan data pemilih memang data terbuka. Jadi tak perlu diretas jika ingin dapatkan," ujar Jeirry kepada SINDOnews, Jumat (22/5/2020). (Baca juga: Data Pemilih Pemilu Dibobol Hacker, KPU Langsung Cek Server Data )
Dia mengatakan data yang terbuka itu merupakan bagian dari konsekuensi kita menganut demokrasi terbuka. "Data seperti itu bisa juga didapat dari lembaga negara lain kan. Seperti Kemendagri, dan lain-lain," ucapnya.
Di samping itu, dia mengakui bahwa era terbuka seperti sekarang memang seringkali agak dilematis posisinya. Di satu sisi, kata dia, harus transparan dalam menjalankan proses demokrasi, termasuk harus terbuka dengan data.
"Tapi di sisi lain, kita tahu ada saja orang yang akan memanfaatkan data itu untuk kepentingan yang negatif atau untuk melakukan kejahatan," terangnya.
Menurutnya, transparansi adalah salah satu prinsip demokrasi yang penting. "Jadi tak mungkin juga diabaikan," katanya. (Baca juga: Marbot Masjid di Palembang Dikeroyok Saat Membangunkan Sahur)
Dia menambahkan baik buruknya kinerja sebuah lembaga demokrasi juga ditentukan dari sejauh mana dia terbuka dalam menjalankan kinerja lembaga. "Namun keterbukaan demokrasi ini memang sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan kejahatan. Misalnya dalam soal keterbukaan data ini," pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
tulis komentar anda