Golkar-PKS Sepakat Tinggalkan Politik Identitas

Kamis, 29 April 2021 - 20:11 WIB
Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto menerima cenderamata dari Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam Silaturahim Kebangsaan ke Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (29/4/2021). FOTO/SINDOnews/KISWONDARI
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) melanjutkan Silaturahim Kebangsaan ke Kantor DPP Partai Golkar , Kamis (29/4/2021). Dalam pertemuan tertutup sekitar 2,5 jam itu, elite kedua partai ini menyepakati sejumlah hal. Salah satunya mengenai politik kebangsaan.

"Pertemuan silaturahmi pada malam hari ini adalah pertemuan lanjutan dari silaturahmi teman-teman PKS yang kemarin juga sudah ke PDIP dan beberapa partai sebelumnya termasuk PPP, PKB dan tentu Partai Golkar mengapresiasi silaturahmi dari partai PKS," kata Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam konferensi pers seusai pertemuan di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (29/4/2021).

Airlangga mengungkap, dalam silaturahmi ini ada beberapa hal yang dibahas. Pertama, Golkar dan PKS bersama-sama prihatin dengan terjadinya kecelakaan KRI Nanggala 402 dan sama-sama mendoakan kepada para syuhada dan juga keluarga yang ditinggalkan agar tentunya pemerintahan akan terus mendorong para keluarga itu untuk mendapatkan dukungan pemerintah.

Baca juga: Bertemu Golkar, PKS Bicarakan Pajak STNK Roda Dua





Yang kedua, sambung dia, dalam situasi pandemi Covid-19 ini, pihak mempelajari dari kejadian gelombang ke-3 di negara lain, termasuk di India yang yang kasus hariannya bisa mencapai 300.000. Kondisi tersebut membuat Indonesia waspada dan berhati-hati.

"Dan untuk itu juga tentunya dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri, PKS juga mendukung kebijakan pemerintah untuk larangan mudik, karena ini adalah untuk kepentingan keselamatan jiwa sehingga tentu ini akan kita sama-sama pemerintah telah mengambil keputusan dan tentu didukung oleh partai partai yang ada," katanya.

Menurut Airlangga, dalam situasi konflik dan pemulihan ekonomi ini posisi Golkar dan PKS sama, karena keduanya lebih mendahulukan kepentingan negara dan bangsa. Karena untuk penanganan Covid dan pemulihan ekonomi ini, setiap langkah yang diambil pemerintah memerlukan masukan-masukan dari partai-partai di luar pemerintah termasuk PKS, agar sasaran-sasaran yang diberikan tepat sasaran.

Baca juga: Usai Temui Golkar, Presiden PKS Sebut Banyak Stok Pemimpin Nasional pada 2024
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
Halaman :