Modernisasi Alutsista Mendesak
Rabu, 28 April 2021 - 06:01 WIB
Baca juga: Bos Pentagon: Gugurnya 53 Awak Kapal Selam Nanggala-402 RI Tragis
Sebelumnya, Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto telah menyampaikan harapannya adanya peningkatan kekuatan pokok minimum pada periode 2020-2024. Hadi menyebut akan mengajukan tambahan alutsista kepada Kementerian Pertahanan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pertahanan Indonesia.
"TNI untuk meningkatkan kesiapan alutsista masih sesuai dengan apa yang sudah kita buat yaitu termuat pada minimum essential force yang saat ini masuk kepada pelaksanaan minimum essential force yang kedua," kata Hadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (29/1/2020).
Dari pihak Komisi I DPR, mereka menegaskan mendorong agar anggaran pertahanan untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) ditingkatkan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Seperti diketahui, saat ini alokasi anggaran pertahanan dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2021 untuk Kementerian Pertahanan (Kemhan) hanya sebesar Rp136,9 triliun. Anggaran tersebut selanjutnya akan dibagi untuk Mabes TNI dan tiga matra yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AL).
Anggaran pertahanan Kemhan sejak 2016 mengalami fluktuatif. Pada 2016 anggaran pertahanan sebesar Rp98,1 triliun. Kemudian pada 2017 naik menjadi Rp 117,3 triliun. Namun pada 2018 turun menjadi Rp106,7 triliun. Kemudian kembali meningkat pada 2019 sebesar Rp115,4 triliun. Sedangkan Outlook 2020 Rp117,9 triliun dan RAPBN 2021 Rp136,9 triliun.
Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menandaskan, kunci dari berbagai persoalan alutsista adalah bagaimana agar anggaran pertahanan bisa dialokasikan secara memadai agar pemeliharan dan perawatan (harwat) serta peremajaan alutsista bisa dilakukan sesuai dengan perencanaan.
“Sebagai Komisi yang membawahi isu pertahanan, Komisi I DPR RI tentu memiliki kepentingan dan menaruh perhatian yang besar terhadap isu alutsista. Saat ini di Komisi I telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Alutsista sebagai bentuk perwujudan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja kami dalam bidang pertahanan,” jelas Kharis.
Anggota Komisi I DPR Hillary Brigita Lasut menilai hilangnya KRI Nanggalam-402 menambah cacatan kelam pada unsur pembentuk kekuatan militer negara, yaitu alat utama sistem persenjataan (alutsista). Sebelumnya, juga pernah terjadi kecelakaan mulai dari pesawat tempur hingga pesawat atau helikopter angkut pada beberapa tahun terakhir.
"Selain kondisi alutsista TNI yang saat ini rata-rata usia pakainya sudah tua, 25 sampai dengan 40 tahun berpengaruh pada tingkat kesiapan operasional dan membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang cukup tinggi," ujar Hillary dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (24/4/2021).
Sebelumnya, Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto telah menyampaikan harapannya adanya peningkatan kekuatan pokok minimum pada periode 2020-2024. Hadi menyebut akan mengajukan tambahan alutsista kepada Kementerian Pertahanan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pertahanan Indonesia.
"TNI untuk meningkatkan kesiapan alutsista masih sesuai dengan apa yang sudah kita buat yaitu termuat pada minimum essential force yang saat ini masuk kepada pelaksanaan minimum essential force yang kedua," kata Hadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (29/1/2020).
Dari pihak Komisi I DPR, mereka menegaskan mendorong agar anggaran pertahanan untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) ditingkatkan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Seperti diketahui, saat ini alokasi anggaran pertahanan dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2021 untuk Kementerian Pertahanan (Kemhan) hanya sebesar Rp136,9 triliun. Anggaran tersebut selanjutnya akan dibagi untuk Mabes TNI dan tiga matra yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AL).
Anggaran pertahanan Kemhan sejak 2016 mengalami fluktuatif. Pada 2016 anggaran pertahanan sebesar Rp98,1 triliun. Kemudian pada 2017 naik menjadi Rp 117,3 triliun. Namun pada 2018 turun menjadi Rp106,7 triliun. Kemudian kembali meningkat pada 2019 sebesar Rp115,4 triliun. Sedangkan Outlook 2020 Rp117,9 triliun dan RAPBN 2021 Rp136,9 triliun.
Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menandaskan, kunci dari berbagai persoalan alutsista adalah bagaimana agar anggaran pertahanan bisa dialokasikan secara memadai agar pemeliharan dan perawatan (harwat) serta peremajaan alutsista bisa dilakukan sesuai dengan perencanaan.
“Sebagai Komisi yang membawahi isu pertahanan, Komisi I DPR RI tentu memiliki kepentingan dan menaruh perhatian yang besar terhadap isu alutsista. Saat ini di Komisi I telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Alutsista sebagai bentuk perwujudan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja kami dalam bidang pertahanan,” jelas Kharis.
Anggota Komisi I DPR Hillary Brigita Lasut menilai hilangnya KRI Nanggalam-402 menambah cacatan kelam pada unsur pembentuk kekuatan militer negara, yaitu alat utama sistem persenjataan (alutsista). Sebelumnya, juga pernah terjadi kecelakaan mulai dari pesawat tempur hingga pesawat atau helikopter angkut pada beberapa tahun terakhir.
"Selain kondisi alutsista TNI yang saat ini rata-rata usia pakainya sudah tua, 25 sampai dengan 40 tahun berpengaruh pada tingkat kesiapan operasional dan membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang cukup tinggi," ujar Hillary dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (24/4/2021).
Baca Juga
tulis komentar anda