Modernisasi Alutsista Mendesak

Menurut Gufron, kejadian-kejadin seperti itu dan lainnya sebetulnya bisa dihindari kalau saja pengadaan alutsista dan pemeliharaanya dilakukan dengan baik dan benar. Untuk itu pemerintah tidak boleh lagi mengadakan alutsista bekas dan lebih berhati-hati dalam hal pemeliharaan. Pada konteks KRI Nanggala 402, kata dia, menjadi pertanyaan kenapa kapal selam ini di-overhaul di Korea Selatan dan bukan di Jerman, negara asal kapal selam tersebut.

"Modernisasi Alutsista sangat penting dilakukan agar TNI kita siap dalam menghadapi segala ancaman baru yang terus berkembang," ujar Gufron kepada KORAN SINDO, di Jakarta, Senin (26/4/2021) malam.

Menurut dia, bagi Imparsial ada tiga aspek modernisasi alutsista yang harus dilakukan guna mendukung percepatan modernisasi. Pertama, modernisasi alutsista harus dibarengi dengan keterbukaan mekanisme pengadaan yang melibatkan lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lainnya sehingga terhindar dari praktik korupsi.

Kedua, modernisasi alutsista harus langsung kepada produsen dan tidak boleh melibatkan broker atau pihak ketiga. "Ketiga, pengadaan alutsista harus tepat guna sesuai dengan yang dibutuhkan oleh TNI. Pengadaan alutsista bekas harus dihindari," tegasnya.

Dia melanjutkan, agar alusitas karya anak bangsa bisa menunjang percepatan modernisasi alutsista, maka pemerintah harus mendukung industri pertahanan (inhan) dalam negeri untuk terus berinovasi. Dukungan tersebut, tutur Gufron, baik dari segi regulasi maupun pendanaan. Selain itu, jaminan agar alutsista inhan Indonesia dibeli oleh TNI-Polri perlu dilakukan.

"Jangan sampai TNI-Polri membeli barang yang sebenarnya sudah bisa diproduksi oleh Inhan lokal," ungkap Gufron.

Lantas idealnya berapa alustista yang harus dimiliki Indonesia untuk pertahanan negara? Menurut Gufron, seharusnya postur pertahanan Indonesia harus sesuai dengan ancaman pertahanan terkini. Oleh karena itu bagi Imparsial, kata Gufron, kebijakan yang komprehensif diperlukan dalam rangka mengikuti perkembangan ancaman.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai, alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) harus bersifat kontekstual. Di saat pertumbuhan ekonomi nasional tercatat normal atau membaik, maka anggaran alutsista dinilai perlu ditingkatkan pemerintah. Namun, Indonesia kini dalam situasi pandemi, maka langkah prioritas pemerintah dalam aspek pemuliham tetap dikedepankan.

Untuk itu, dia menekankan pentingnya pemerintah membuat skala prioritas dalam kondisi pandemi saat ini. Program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan penanganan Covid-19 harus didahulukan.

"Kuncinya ada di prioritas berdasarkan kontekstual. Jadi tidak perlu seakan zero sum game antara pilih kesejahteraan dan pertahanan negara," tutur Bhima saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (26/4/2021).