Pengamat Politik Sebut Fokus Kritikan Kubu Moeldoko Adalah Politik Dinasti
Kamis, 08 April 2021 - 11:41 WIB
AHY dan Ibas. Foto/Dok SINDO
JAKARTA - Belum lama ini, kubu Moeldoko mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi calon Gubernur DKI Jakarta pada 2024 mendatang. Alasan Kubu Moeldoko yakni untuk menguji elektabilitas AHY melawan petahana Anies Baswedan.
Salah satu Juru Bicara Kubu Moeldoko, Saiful Huda Ems, menilai AHY selevel camat karena mundur sebagai prajurit TNI Angkatan Darat (AD) pada September 2016 dengan pangkat terakhir mayor. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menilai fokus kritikan kuat kubu Moeldoko terhadap Partai Demokrat kepemimpinan AHY adalah politik dinasti.
"Ini memunculkan tiga paradoks dalam praktik demokrasi di Indonesia," ujar Igor Dirgantara kepada SINDOnews, Kamis (8/4/2021).
Pertama, kata Igor, di satu sisi regenerasi politik adalah hukum alam dan wajib dilakukan oleh partai politik. "Namun di sisi yang lain regenerasi tersebut memunculkan fenomena KB, Keluarga Berkuasa," kata Igor, Direktur lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN) ini.
Kedua, kata Igor, hukum besi oligarki bahwa kekuasaan yang bersumber dari segelintir elite politik cenderung membangun tradisi turun-temurun di dalam kenyataan. "Jika tidak bisa dalam aturan hukum dan undang-undang," katanya.
Ketiga, Igor mengatakan bahwa dulu raja itu dilahirkan, tetapi sekarang raja itu harus diciptakan melalui 'image building'. Dia menuturkan, salah satu pencitraan yang mudah mendapat tempat di hati masyarakat adalah faktor keturunan. "Tampilnya AHY, Gibran Rakabuming, Hanafi Rais, atau Puan Maharani, misalnya, akan tetap mendapat tempat di kalangan publik," imbuhnya.
Faktanya, kata Igor, kritik terhadap AHY tidak membuatnya kalah secara elektoral di mata publik, terutama terhadap pesaingnya dalam lingkaran konflik internal di tubuh Partai Demokrat.
"Tidak masalah kucing itu putih atau hitam, yang penting bisa menangkap tikus. Begitu juga dalam gelanggang politik, tidak masalah figur itu anak siapa, sepanjang punya elektabilitas dan popularitas, maka layak dimajukan dalam kontestasi, baik lokal maupun nasional," tuturnya.
Dia berpendapat, soal menang atau kalah dalam kontestasi dan kompetisi itu hal biasa, yang tergantung dari strategi politiknya. "Dan soal leadership dan kinerjanya itu 'time will tell' dan pada akhirnya, publik juga yang akan menilai nanti saat pilkada atau pemilu. Mengkritik memang mudah, yang sulit itu ngaca," pungkasnya.
Salah satu Juru Bicara Kubu Moeldoko, Saiful Huda Ems, menilai AHY selevel camat karena mundur sebagai prajurit TNI Angkatan Darat (AD) pada September 2016 dengan pangkat terakhir mayor. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menilai fokus kritikan kuat kubu Moeldoko terhadap Partai Demokrat kepemimpinan AHY adalah politik dinasti.
"Ini memunculkan tiga paradoks dalam praktik demokrasi di Indonesia," ujar Igor Dirgantara kepada SINDOnews, Kamis (8/4/2021).
Pertama, kata Igor, di satu sisi regenerasi politik adalah hukum alam dan wajib dilakukan oleh partai politik. "Namun di sisi yang lain regenerasi tersebut memunculkan fenomena KB, Keluarga Berkuasa," kata Igor, Direktur lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN) ini.
Kedua, kata Igor, hukum besi oligarki bahwa kekuasaan yang bersumber dari segelintir elite politik cenderung membangun tradisi turun-temurun di dalam kenyataan. "Jika tidak bisa dalam aturan hukum dan undang-undang," katanya.
Ketiga, Igor mengatakan bahwa dulu raja itu dilahirkan, tetapi sekarang raja itu harus diciptakan melalui 'image building'. Dia menuturkan, salah satu pencitraan yang mudah mendapat tempat di hati masyarakat adalah faktor keturunan. "Tampilnya AHY, Gibran Rakabuming, Hanafi Rais, atau Puan Maharani, misalnya, akan tetap mendapat tempat di kalangan publik," imbuhnya.
Faktanya, kata Igor, kritik terhadap AHY tidak membuatnya kalah secara elektoral di mata publik, terutama terhadap pesaingnya dalam lingkaran konflik internal di tubuh Partai Demokrat.
"Tidak masalah kucing itu putih atau hitam, yang penting bisa menangkap tikus. Begitu juga dalam gelanggang politik, tidak masalah figur itu anak siapa, sepanjang punya elektabilitas dan popularitas, maka layak dimajukan dalam kontestasi, baik lokal maupun nasional," tuturnya.
Dia berpendapat, soal menang atau kalah dalam kontestasi dan kompetisi itu hal biasa, yang tergantung dari strategi politiknya. "Dan soal leadership dan kinerjanya itu 'time will tell' dan pada akhirnya, publik juga yang akan menilai nanti saat pilkada atau pemilu. Mengkritik memang mudah, yang sulit itu ngaca," pungkasnya.
(zik)
tulis komentar anda