Pengamat Politik Sebut Fokus Kritikan Kubu Moeldoko Adalah Politik Dinasti
Kamis, 08 April 2021 - 11:41 WIB
AHY dan Ibas. Foto/Dok SINDO
JAKARTA - Belum lama ini, kubu Moeldoko mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi calon Gubernur DKI Jakarta pada 2024 mendatang. Alasan Kubu Moeldoko yakni untuk menguji elektabilitas AHY melawan petahana Anies Baswedan.
Salah satu Juru Bicara Kubu Moeldoko, Saiful Huda Ems, menilai AHY selevel camat karena mundur sebagai prajurit TNI Angkatan Darat (AD) pada September 2016 dengan pangkat terakhir mayor. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menilai fokus kritikan kuat kubu Moeldoko terhadap Partai Demokrat kepemimpinan AHY adalah politik dinasti.
"Ini memunculkan tiga paradoks dalam praktik demokrasi di Indonesia," ujar Igor Dirgantara kepada SINDOnews, Kamis (8/4/2021).
Baca juga: Kubu Moeldoko Apresiasi Pelaporan SBY dan AHY ke Mabes Polri
Pertama, kata Igor, di satu sisi regenerasi politik adalah hukum alam dan wajib dilakukan oleh partai politik. "Namun di sisi yang lain regenerasi tersebut memunculkan fenomena KB, Keluarga Berkuasa," kata Igor, Direktur lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN) ini.
Kedua, kata Igor, hukum besi oligarki bahwa kekuasaan yang bersumber dari segelintir elite politik cenderung membangun tradisi turun-temurun di dalam kenyataan. "Jika tidak bisa dalam aturan hukum dan undang-undang," katanya.
Salah satu Juru Bicara Kubu Moeldoko, Saiful Huda Ems, menilai AHY selevel camat karena mundur sebagai prajurit TNI Angkatan Darat (AD) pada September 2016 dengan pangkat terakhir mayor. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menilai fokus kritikan kuat kubu Moeldoko terhadap Partai Demokrat kepemimpinan AHY adalah politik dinasti.
"Ini memunculkan tiga paradoks dalam praktik demokrasi di Indonesia," ujar Igor Dirgantara kepada SINDOnews, Kamis (8/4/2021).
Baca juga: Kubu Moeldoko Apresiasi Pelaporan SBY dan AHY ke Mabes Polri
Pertama, kata Igor, di satu sisi regenerasi politik adalah hukum alam dan wajib dilakukan oleh partai politik. "Namun di sisi yang lain regenerasi tersebut memunculkan fenomena KB, Keluarga Berkuasa," kata Igor, Direktur lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN) ini.
Kedua, kata Igor, hukum besi oligarki bahwa kekuasaan yang bersumber dari segelintir elite politik cenderung membangun tradisi turun-temurun di dalam kenyataan. "Jika tidak bisa dalam aturan hukum dan undang-undang," katanya.
Lihat Juga :