Masih Pandemi, Kenaikan Biaya Haji 2021 Bebani Calon Jamaah

JAKARTA - Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj menyatakan, wacana kenaikan biaya ibadah haji 2021 seperti yang disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, dinilai tidak tepat.

BPKH dalam paparannya menyebutkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari kisaran Rp35 juta menjadi Rp44 juta dengan kalkulasi pembengkakan biaya untuk menopang pos kesehatan di masa pandemi Covid-19.

"Kenaikan biaya haji tersebut di masa sekarang di tengah perekonomian masyarakat terpukul tentu sangat tidak tepat jika dibebankan kepada calon jamaah," katanya saat dihubungi, Kamis (8/4/2021).



Baca juga: Biaya Ibadah Haji 2021 Diproyeksikan Naik Menjadi Rp44,39 Juta per Jamaah



"Jika dihitung, maka jamaah harus membayar sisanya sebesar Rp19 juta per orang, mengingat jamaah sudah membayar uang porsi (bukti tunggu) di saat mendaftar Rp25 juta. Sehingga pelunasan itu akan sangat memberatkan jamaah," ujarnya.

Di sisi lain, kata Mustolih, apabila kekurangan biaya tersebut dibebankan kepada dana haji yang dikelola BPKH, juga akan membuat neraca keuangan haji tidak bagus. Seperti buah simalakama. Maka itu, BPKH, Kementerian Agama dan DPR harus mencari jalan keluar atas kondisi semacam ini.

"Misalnya apakah suntikan dana dari APBN dimungkinkan, bagaimana mekanisme dan pertanggungjawabannya," kata Dosen Fakultas Syariah UIN Jakarta itu.

Baca juga: Tekan Kenaikan Biaya Haji 2021, PKS Usul Pemerintah Subsidi Biaya Pelaksanaan Prokes

Lihat Juga: Sistem Penyelenggaraan Haji Diubah, Anggota DPR Selly Gantina: Revisi Undang-undang