Demokrat Moeldoko Ditolak, Tuduhan Pemerintah Bakal Restui KLB Terbantahkan
Kamis, 01 April 2021 - 16:42 WIB
Jauh sebelum KLB di Deli Serdang, lanjut Ninoy Karundeng, AHY dan SBY melakukan konferensi pers yang menyebut ada keterlibatan Istana dan pemerintahan Presiden Jokowi dalam kudeta Demokrat. AHY mengirimkan surat ke Presiden Jokowi yang isinya meminta Jokowi untuk menegur Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Keputusan Yasonna Laoly ini justru membuktikan tuduhan keji, framing politik yang dilakukan oleh AHY dan SBY serta kubu Demokrat AHY terhadap Presiden Jokowin dan Moeldoko, mengalami kegagalan total. Justru sebaliknya etika politik dan kebrutalan demokrasi dipraktikkan oleh AHY dan SBY yang menghembuskan berbagai isu politik yang menyerang pemerintahan Jokowi.
Baca juga: Demokrat Kubu AHY Belum Pikirkan Buka Pintu untuk Moeldoko
Sejak awal Presiden Jokowi tidak terlibat sama sekali dalam konflik internal Demokrat seperti yang dituduhkan oleh AHY dan SBY sertai Demokrat versi AHY. Menkopolhukam Mahfud MD juga berkali-kali menyatakan Presiden Jokowi dan pemerintahannya bersikap netral dan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.
"Sikap netral dan tidak melakukan intervensi politik dibuktikan dengan keputusan yang disampaikan oleh MenkumHAM Yasonna Laoly yang menolak hasil KLB Demokrat versi Moeldoko," jelas Ninoy Karundeng.
Terlebih lagi lanjut Ninoy, Mahfud MD dalam berbagai kesempatan juga menyatakan bahwa Moeldoko bersedia diminta menyelamatkan Demokrat yang menjadi partai dinasti keluarga SBY, adalah hak dan pilihan politik Moeldoko.
Keputusan Yasonna Laoly ini justru membuktikan tuduhan keji, framing politik yang dilakukan oleh AHY dan SBY serta kubu Demokrat AHY terhadap Presiden Jokowin dan Moeldoko, mengalami kegagalan total. Justru sebaliknya etika politik dan kebrutalan demokrasi dipraktikkan oleh AHY dan SBY yang menghembuskan berbagai isu politik yang menyerang pemerintahan Jokowi.
Baca juga: Demokrat Kubu AHY Belum Pikirkan Buka Pintu untuk Moeldoko
Sejak awal Presiden Jokowi tidak terlibat sama sekali dalam konflik internal Demokrat seperti yang dituduhkan oleh AHY dan SBY sertai Demokrat versi AHY. Menkopolhukam Mahfud MD juga berkali-kali menyatakan Presiden Jokowi dan pemerintahannya bersikap netral dan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.
"Sikap netral dan tidak melakukan intervensi politik dibuktikan dengan keputusan yang disampaikan oleh MenkumHAM Yasonna Laoly yang menolak hasil KLB Demokrat versi Moeldoko," jelas Ninoy Karundeng.
Terlebih lagi lanjut Ninoy, Mahfud MD dalam berbagai kesempatan juga menyatakan bahwa Moeldoko bersedia diminta menyelamatkan Demokrat yang menjadi partai dinasti keluarga SBY, adalah hak dan pilihan politik Moeldoko.
Lihat Juga :