Demokrat Moeldoko Ditolak, Tuduhan Pemerintah Bakal Restui KLB Terbantahkan
Kamis, 01 April 2021 - 16:42 WIB
"Polemik Demokrat adalah urusan Moeldoko, bukan terkait pemerintah. Pemerintah tak boleh melarang eks Panglima TNI itu dalam urusan politik," kata Mahfud di Jakarta Selasa (30/3/2021).
Menurut Ninoy Karundeng, dengan keputusan ditolaknya hasil KLB Demokrat Deli Serdang membuktikan bahwa Moeldoko sebagai Kepala KSP dengan sendirinya telah menepis tuduhan AHY dan SBY.
Tuduhan kudeta terhadap Demokrat, dengan kata-kata keji dan tidak patut yang dilontarkan oleh kubu AHY, yang juga menyebutnya akan menggunakan pengaruh besar dia sebagai kepala KSP, tidak terbukti sama sekali.
Bahkan sejak awal AHY, dan Demokrat membangun framing negatif terhadap Moeldoko dengan menggunakan konstruksi frasa destruktif yang mengaitkan Moeldoko dengan menyebutnya KSP Moeldoko.
Penyebutan KSP Moeldoko secara terstruktur, masif, dan sistematis, secara sengaja dilakukan untuk membuat stigma negatif tentang keterlibatan Istana dan menuduh Moeldoko akan menggunakan posisinya sebagai Kepala KSP untuk merebut Demokrat.
"Sekali lagi, Moeldoko tidak menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Kepala KSP, meski sangat dekat dengan Presiden Jokowi, dia juga tidak melakukan lobi kepada Presiden Jokowi, Menkopolhukam, dan Menkumham, terbukti dengan ditolaknya hasil KLB Sibolangit," pungkas Ninoy.
Menurut Ninoy Karundeng, dengan keputusan ditolaknya hasil KLB Demokrat Deli Serdang membuktikan bahwa Moeldoko sebagai Kepala KSP dengan sendirinya telah menepis tuduhan AHY dan SBY.
Tuduhan kudeta terhadap Demokrat, dengan kata-kata keji dan tidak patut yang dilontarkan oleh kubu AHY, yang juga menyebutnya akan menggunakan pengaruh besar dia sebagai kepala KSP, tidak terbukti sama sekali.
Bahkan sejak awal AHY, dan Demokrat membangun framing negatif terhadap Moeldoko dengan menggunakan konstruksi frasa destruktif yang mengaitkan Moeldoko dengan menyebutnya KSP Moeldoko.
Penyebutan KSP Moeldoko secara terstruktur, masif, dan sistematis, secara sengaja dilakukan untuk membuat stigma negatif tentang keterlibatan Istana dan menuduh Moeldoko akan menggunakan posisinya sebagai Kepala KSP untuk merebut Demokrat.
"Sekali lagi, Moeldoko tidak menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Kepala KSP, meski sangat dekat dengan Presiden Jokowi, dia juga tidak melakukan lobi kepada Presiden Jokowi, Menkopolhukam, dan Menkumham, terbukti dengan ditolaknya hasil KLB Sibolangit," pungkas Ninoy.
(maf)
Lihat Juga :