Tidak Mudik (Lagi)

Persoalan infrastruktur komunikasi ini menjadi penting bagi mereka yang ada di desa-desa. Pasalnya, sepanjang pelaksanaan vaksinasi di kota-kota besar untuk keperluan mendapatkan fasilitas vaksin gratis ini harus mendaftar melalui aplikasi di telepon pintar. Dan, apabila tidak mempunyai ponsel, maka akan didaftarkan secara manual oleh pemerintah melalui Babinsa/Babinkamtibmas dengan melibatkan lurah, kepala dusun, dan puskesmas setempat. Pada bagian ini, pemerintah harus memastikan semua warga mendapatkan informasi yang jelas dan proaktif menyasar warga. Jangan sampai ada warga yang justru berhak menerima vaksin luput dari perhatian.

Kontradiktif

Keputusan melarang mudik Lebaran tahun ini diklaim pemerintah telah mempertimbangkan segala aspek termasuk terutama kesehatan masyarakat. Namun, ada satu hal yang mengganggu di balik keputusan tersebut. Ada kesan kontradiktif antara satu keputusan dengan kebijakan di sektor lainnya. Yang jelas-jelas terlihat adalah kebijakan diperbolehkannya lokasi-lokasi wisata buka meski masih terbatas. Langkah ini sejalan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro yang hingga kini diperpanjang untuk kali ketiga.

Fakta ini sedikit-banyak membuat masyarakat bingung. Di sisi lain, masih ada celah di mana masyarakat akan mencari waktu mudik sendiri di luar periode larangan 6-17 Mei mendatang. Sehingga, jika tidak ingin kecolongan, maka pemerintah mau tidak mau harus memperketat pengawasan aktivitas masyarakat bukan sekadar imbauan.

Pengawasan aktivitas ini juga sebaiknya jangan hanya dilakukan di saat mudik, tetapi harus konsisten di tempat-tempat publik yang masih terdapat kerumunan. Misalnya pusat-pusat kuliner, kafe, warung atau tempat-tempat olahraga di ruang tertutup. Tidak mudah memang menjalankan pengawasan ini, namun bukan berarti tidak bisa.