Plus Minus bagi Pemerintah Kalau Demokrat Kubu Moeldoko Disahkan
Kamis, 25 Maret 2021 - 11:16 WIB
Kemudian, Kunto membeberkan sisi negatif bagi pemerintah jika Kemenkumham mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko.
"Kalau negatifnya saya pikir adalah lebih pada ketidakpercayaan warga atau publik terhadap komitmen demokratisasi dari Pemerintahan Jokowi saat ini karena apa yang terjadi yaitu take over partai politik secara paksa itu dilakukan di saat kepemimpinan Jokowi dan Jokowi tidak melakukan apa-apa untuk mencegahnya," ujar Kunto.
Baca juga: Siang Nanti Nazaruddin Blak-blakan soal Korupsi Hambalang? Kubu Moeldoko: Kita Lihat Nanti
Menurut Kunto, apa yang melanda Partai Demokrat saat ini menjadi preseden buruk bagi semua partai politik di Indonesia. "Ancamannya nyata bahwa kapan saja, siapapun partainya bisa di-take over dengan mudah, apalagi kalau dapat dukungan dari pemerintah atau paling tidak anggota partai yang akan di take over itu memang istilahnya oportunis," imbuhnya.
Menurut dia, kesadaran seperti itu hanya sedikit dari publik di Indonesia. "Yang aware dan menyuarakan hal ini, jadi sepenuhnya menurut saya pemerintah lebih banyak dapat untungnya daripada ruginya," pungkasnya.
"Kalau negatifnya saya pikir adalah lebih pada ketidakpercayaan warga atau publik terhadap komitmen demokratisasi dari Pemerintahan Jokowi saat ini karena apa yang terjadi yaitu take over partai politik secara paksa itu dilakukan di saat kepemimpinan Jokowi dan Jokowi tidak melakukan apa-apa untuk mencegahnya," ujar Kunto.
Baca juga: Siang Nanti Nazaruddin Blak-blakan soal Korupsi Hambalang? Kubu Moeldoko: Kita Lihat Nanti
Menurut Kunto, apa yang melanda Partai Demokrat saat ini menjadi preseden buruk bagi semua partai politik di Indonesia. "Ancamannya nyata bahwa kapan saja, siapapun partainya bisa di-take over dengan mudah, apalagi kalau dapat dukungan dari pemerintah atau paling tidak anggota partai yang akan di take over itu memang istilahnya oportunis," imbuhnya.
Menurut dia, kesadaran seperti itu hanya sedikit dari publik di Indonesia. "Yang aware dan menyuarakan hal ini, jadi sepenuhnya menurut saya pemerintah lebih banyak dapat untungnya daripada ruginya," pungkasnya.
(muh)
Lihat Juga :