Plus Minus bagi Pemerintah Kalau Demokrat Kubu Moeldoko Disahkan
Kamis, 25 Maret 2021 - 11:16 WIB
Ada keuntungan namun juga kerugian bagi pemerintah sendiri bila mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Kemenkumham ) belum mengesahkan struktur kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Kubu Moeldoko diketahui sedang melengkapi berkas yang diperlukan.
Nah, jika Kemenkumham mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko, Direktur Eksekutif Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Kunto Adi Wibowo mengungkapkan ada plus dan minusnya bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ya tentu saja kalau kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB disahkan oleh Kemenkumham, ya lebih banyak positifnya daripada negatifnya bagi pemerintah," ujarnya kepada SINDOnews, Kamis (25/3/2021).
Baca juga: Terancam Jadi Oposisi Tunggal Gara-gara Kisruh Demokrat, Rezeki buat PKS di 2024
Kunto menjelaskan, salah satu keuntungannya adalah dukungan kepada pemerintah di legislatif akan semakin kuat dan semakin besar. Sebab, Moeldoko adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), otomatis membawa Partai Demokrat mendukung pemerintah.
"Yang recokin (pemerintah) makin sedikit dan pemerintah bisa fokus dengan agenda-agendanya, itu jelas keuntungan yang besar secara politik bagi pemerintah dan partai yang berkuasa saat ini," kata Kunto.
Nah, jika Kemenkumham mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko, Direktur Eksekutif Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Kunto Adi Wibowo mengungkapkan ada plus dan minusnya bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ya tentu saja kalau kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB disahkan oleh Kemenkumham, ya lebih banyak positifnya daripada negatifnya bagi pemerintah," ujarnya kepada SINDOnews, Kamis (25/3/2021).
Baca juga: Terancam Jadi Oposisi Tunggal Gara-gara Kisruh Demokrat, Rezeki buat PKS di 2024
Kunto menjelaskan, salah satu keuntungannya adalah dukungan kepada pemerintah di legislatif akan semakin kuat dan semakin besar. Sebab, Moeldoko adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), otomatis membawa Partai Demokrat mendukung pemerintah.
"Yang recokin (pemerintah) makin sedikit dan pemerintah bisa fokus dengan agenda-agendanya, itu jelas keuntungan yang besar secara politik bagi pemerintah dan partai yang berkuasa saat ini," kata Kunto.
Lihat Juga :