Anggota DPR Pertanyakan Tambahan Anggaran Penanganan Karhutla Senilai Rp1,084 Triliun
Selasa, 23 Maret 2021 - 12:00 WIB
Anggota Komisi VIII DPR RI Rudi Hartono Bangun mempertanyakan pengajuan penambahan anggaran untuk menangani karhutla 2021 sebesar Rp1,084 triliun.
JAKARTA - Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rudi Hartono Bangun mempertanyakan pengajuan penambahan anggaran untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2021 sebesar Rp1,084 triliun.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait anggaran penanggulangan bencana, Selasa (16/3/2021) lalu.
“Apakah sampai sebesar itu (anggaran) untuk menyiram kebakaran, sementara kebakarannya sekarang di mana? Mengapa tidak untuk penanganan bencana banjir dan longsor yang dinaikkan (anggarannya), mengingat masalah ini yang sekarang menjadi prioritas," katanya kepada Kepala BNPB yang hadir dalam agenda tersebut.
Berdasarkan rapat tersebut, BNPB juga diketahui masih memiliki tunggakan pembayaran penanganan karhutla sebesar Rp1,36 triliun kepada sektor swasta. Dana itu digunakan untuk penanganan karhutla sepanjang tahun lalu di enam provinsi di Indonesia.
Terkait tunggakan tersebut, legislator daerah pemilihan Sumatera Utara III itu lantas mempertanyakan penggunaan anggaran tersebut. "Kenapa sampai vendor yang kelola helikopter air belum juga mendapatkan pembayaran," ucapnya.
Menurutnya, kalau logika berpikir dengan anggaran sebesar ini BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, red) tidak menyetujuinya karena besar sekali. "Anggaran Rp1 triliun itu besar, bisa jadi kota lahan kebakaran itu," ujar politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Rudi juga mempertanyakan penyaluran dana lembaga penanggulangan bencana itu bagi korban banjir dan gempa bumi yang diberikan BNPB kepada pemerintah daerah tingkat II. Padahal pemerintahan kabupaten/kota tersebut memiliki anggaran dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) masing-masing. Untuk itu, Kepala BNPB diminta untuk segera memperbaiki tata kelola dana bantuan.
“Siapa yang tahu dana tersebut sampai atau tidak. Saya mengalami sendiri, di mana beberapa waktu lalu dirinya memberitahu di daerah ada kebanjiran dan meminta disalurkan dana. Menurut anak buah Pak Doni (Kepala BNPB) sudah menyalurkan dana ke daerah, tetapi beberapa hari kemudian korban kebanjiran mendatangi dirinya dan mempertanyakan bantuan itu, yang tak kunjungi diterima," ucapnya.
Rudi juga sempat mempertanyakan terkait anggaran yang digunakan untuk kampanye protokol kesehatan yang memunculkan Ketua BNPB Doni Monardo sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid-19. Ia heran dengan banyaknya gambar Doni Monardo di jalan-jalan serta di televisi. Terutama, yang disorot yaitu layar yang menampilkan Doni Monardo di Jalan Thamrin, Jakarta.
“Saya kan waktu pulang lewat Thamrin itu melihat ada layar besar, ini kok gambar Pak Doni Semua. Ke sana sedikit lagi deket PI (Plaza Indonesia), Pak Doni lagi gitu. Makanya siapa yang bayar pak, apakah dana iklan itu? Apakah mau nyalon atau apa itu pak? Terkait anggaran komunikasi publik, apakah itu anggaran komunikasinya dari situ?” katanya.
Ketua BNPB Doni Monardo mengaku tidak tahu menahu adanya foto dirinya yang muncul dalam iklan-iklan di jalan raya hingga di televisi. Bahkan, sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid-19, pihaknya menegaskan tak pernah meminta secara khusus untuk dimunculkan dalam layar tersebut. (CM)
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait anggaran penanggulangan bencana, Selasa (16/3/2021) lalu.
“Apakah sampai sebesar itu (anggaran) untuk menyiram kebakaran, sementara kebakarannya sekarang di mana? Mengapa tidak untuk penanganan bencana banjir dan longsor yang dinaikkan (anggarannya), mengingat masalah ini yang sekarang menjadi prioritas," katanya kepada Kepala BNPB yang hadir dalam agenda tersebut.
Berdasarkan rapat tersebut, BNPB juga diketahui masih memiliki tunggakan pembayaran penanganan karhutla sebesar Rp1,36 triliun kepada sektor swasta. Dana itu digunakan untuk penanganan karhutla sepanjang tahun lalu di enam provinsi di Indonesia.
Terkait tunggakan tersebut, legislator daerah pemilihan Sumatera Utara III itu lantas mempertanyakan penggunaan anggaran tersebut. "Kenapa sampai vendor yang kelola helikopter air belum juga mendapatkan pembayaran," ucapnya.
Menurutnya, kalau logika berpikir dengan anggaran sebesar ini BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, red) tidak menyetujuinya karena besar sekali. "Anggaran Rp1 triliun itu besar, bisa jadi kota lahan kebakaran itu," ujar politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Rudi juga mempertanyakan penyaluran dana lembaga penanggulangan bencana itu bagi korban banjir dan gempa bumi yang diberikan BNPB kepada pemerintah daerah tingkat II. Padahal pemerintahan kabupaten/kota tersebut memiliki anggaran dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) masing-masing. Untuk itu, Kepala BNPB diminta untuk segera memperbaiki tata kelola dana bantuan.
“Siapa yang tahu dana tersebut sampai atau tidak. Saya mengalami sendiri, di mana beberapa waktu lalu dirinya memberitahu di daerah ada kebanjiran dan meminta disalurkan dana. Menurut anak buah Pak Doni (Kepala BNPB) sudah menyalurkan dana ke daerah, tetapi beberapa hari kemudian korban kebanjiran mendatangi dirinya dan mempertanyakan bantuan itu, yang tak kunjungi diterima," ucapnya.
Rudi juga sempat mempertanyakan terkait anggaran yang digunakan untuk kampanye protokol kesehatan yang memunculkan Ketua BNPB Doni Monardo sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid-19. Ia heran dengan banyaknya gambar Doni Monardo di jalan-jalan serta di televisi. Terutama, yang disorot yaitu layar yang menampilkan Doni Monardo di Jalan Thamrin, Jakarta.
“Saya kan waktu pulang lewat Thamrin itu melihat ada layar besar, ini kok gambar Pak Doni Semua. Ke sana sedikit lagi deket PI (Plaza Indonesia), Pak Doni lagi gitu. Makanya siapa yang bayar pak, apakah dana iklan itu? Apakah mau nyalon atau apa itu pak? Terkait anggaran komunikasi publik, apakah itu anggaran komunikasinya dari situ?” katanya.
Ketua BNPB Doni Monardo mengaku tidak tahu menahu adanya foto dirinya yang muncul dalam iklan-iklan di jalan raya hingga di televisi. Bahkan, sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid-19, pihaknya menegaskan tak pernah meminta secara khusus untuk dimunculkan dalam layar tersebut. (CM)
(ars)
tulis komentar anda