Vaksinasi Massal Diperbanyak, Pemerintah Percepat Terciptanya Herd Immunity
Rabu, 17 Maret 2021 - 20:24 WIB
JAKARTA - Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan ( Kemenkes ), Siti Nadia Tarmizi menyampaikan bahwa pemerintah melakukan berbagai cara untuk mempercepat herd immunity . Contohnya, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dan BUMN dalam melaksanakan vaksinasi massal .
"Lokasi pelaksanaan vaksinasi massal terus diperbanyak," ujar Siti Nadia dalam diskusi daring Alinea Forum bertajuk Peta Jalan Menuju Herd Immunity, Rabu (17/3/2021).
Kemenkes menyadari upaya mempercepat vaksinasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan vaksin COVID-19 tetapi juga vaksinator. Maka itu, pemerintah terus menambah jumlah tenaga vaksinator, bekerja sama dengan asosiasi klinik swasta hingga fasilitas pelayanan kesehatan milik kementerian dan lembaga.
Kemudian, pemerintah berharap masyarakat yang menerima vaksin bisa terus meningkat di atas 500 ribu orang per hari.
Sementara itu, Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio menuturkan bahwa untuk mencapai kekebalan kelompok tergantung pada beberapa faktor, seperti jumlah pasien yang telah disuntik dan efikasi vaksin COVID-19. Juga terkait lama kekebalan tubuh setelah disuntik vaksin COVID-19.
“Proteksinya panjang. Padahal saat ini kita menghadapi tantangan baru dengan adanya mutasi-mutasi itu, sehingga harus berlomba (kecepatan vaksinasi versus mutasi virus),” katanya dalam kesempatan sama.
Dirinya berharap Indonesia dapat segera mencapai herd immunity sebelum varian baru B117 dominan. “Masih merupakan populasi kecil dari virus yang ditemukan. Tetapi bukan tidak mungkin akan bertambah banyak. Jadi kita berlomba untuk bisa memutuskan rantai penularan saat ini. Kita harus sesegera mungkin mencapai herd immunity,” tutur Amin.
Anggota Komisi IX DPR, Adang Sudrajat menilai banyak hal yang harus diperbaiki untuk mewujudkan herd immunity. Antara lain, mengupayakan perluasan vaksinasi kepada masyarakat.
Selain itu, dirinya mengusulkan agar pemerintah memprioritaskan golongan usia produktif mendapatkan vaksinasi. Apalagi mereka yang berusia produktif sangat mobile. Dengan menjadi prioritas, diharapkan bisa mengurangi penularan COVID-19.
Lihat Juga: Sortaman Saragih Soroti Dugaan Pungli dan Bullying PPDS Unsrat: Prodi Kedokteran Harus Transparan
"Lokasi pelaksanaan vaksinasi massal terus diperbanyak," ujar Siti Nadia dalam diskusi daring Alinea Forum bertajuk Peta Jalan Menuju Herd Immunity, Rabu (17/3/2021).
Kemenkes menyadari upaya mempercepat vaksinasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan vaksin COVID-19 tetapi juga vaksinator. Maka itu, pemerintah terus menambah jumlah tenaga vaksinator, bekerja sama dengan asosiasi klinik swasta hingga fasilitas pelayanan kesehatan milik kementerian dan lembaga.
Kemudian, pemerintah berharap masyarakat yang menerima vaksin bisa terus meningkat di atas 500 ribu orang per hari.
Sementara itu, Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio menuturkan bahwa untuk mencapai kekebalan kelompok tergantung pada beberapa faktor, seperti jumlah pasien yang telah disuntik dan efikasi vaksin COVID-19. Juga terkait lama kekebalan tubuh setelah disuntik vaksin COVID-19.
“Proteksinya panjang. Padahal saat ini kita menghadapi tantangan baru dengan adanya mutasi-mutasi itu, sehingga harus berlomba (kecepatan vaksinasi versus mutasi virus),” katanya dalam kesempatan sama.
Dirinya berharap Indonesia dapat segera mencapai herd immunity sebelum varian baru B117 dominan. “Masih merupakan populasi kecil dari virus yang ditemukan. Tetapi bukan tidak mungkin akan bertambah banyak. Jadi kita berlomba untuk bisa memutuskan rantai penularan saat ini. Kita harus sesegera mungkin mencapai herd immunity,” tutur Amin.
Anggota Komisi IX DPR, Adang Sudrajat menilai banyak hal yang harus diperbaiki untuk mewujudkan herd immunity. Antara lain, mengupayakan perluasan vaksinasi kepada masyarakat.
Selain itu, dirinya mengusulkan agar pemerintah memprioritaskan golongan usia produktif mendapatkan vaksinasi. Apalagi mereka yang berusia produktif sangat mobile. Dengan menjadi prioritas, diharapkan bisa mengurangi penularan COVID-19.
Lihat Juga: Sortaman Saragih Soroti Dugaan Pungli dan Bullying PPDS Unsrat: Prodi Kedokteran Harus Transparan
(kri)
tulis komentar anda