Ada Pandemi, Menag Ungkapkan Biaya Haji Lebih Mahal
Senin, 15 Maret 2021 - 16:58 WIB
"Kami berharap ada kesepahaman atau sinkronisasi antara ketentuan protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan dan penerapannya dalam kegiatan transportasi menurut Kementerian Perhubungan, terutama menyangkut jarak fisik (physical distancing) dan persyaratan tes swab. Adanya sinkronisasi protokol akan memudahkan kami dalam mengimplementasikan skenario sekaligus menghitung biaya secara lebih tepat," ucap Yaqut.
(Baca: Telusuri Aliran Dugaan Korupsi BOP, Kantor Kemenag Wajo Digeledah)
Di sisi lain, sambung Yaqut, pihaknya menyadari bahwa publik sedang menunggu-nunggu kabar dari pemerintah dan DPR terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Untuk itu, perlu disepakati komunikasi publik yang selaras antar-kementerian dan antara pemerintah dengan DPR agar tercipta kondisi yang baik ketika kita menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam situasi yang belum juga ada kepastian dari pihak Arab Saudi.
Selain itu, Yaqut menambahkan, variabel lainnya yang digunakan dalam menyusun skenario-skenario penyelenggaraan haji tahun ini adalah kerangka waktu (time-frame). Berdasarkan itu, skenario yang Kemenag susun sangat bergantung pada kapan informasi mengenai kepastian pelaksanaan haji tahun ini disampaikan secara resmi oleh pemerintah Saudi. Semakin dekat kepastian itu dengan masuknya musim haji, semakin meningkat tantangan yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan.
"Meski demikian, kami sebagai leading sector dalam menjalankan amanat UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, selalu siap dengan segala kemungkinan. Kami dari sisi pemerintah, dengan dukungan semua pihak, utamanya Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, Insya Allah sanggup menyelenggarakan haji pada tahun ini jika Kerajaan Arab Saudi memberikan akses, berapapun kuotanya," tandasnya.
(Baca: Telusuri Aliran Dugaan Korupsi BOP, Kantor Kemenag Wajo Digeledah)
Di sisi lain, sambung Yaqut, pihaknya menyadari bahwa publik sedang menunggu-nunggu kabar dari pemerintah dan DPR terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Untuk itu, perlu disepakati komunikasi publik yang selaras antar-kementerian dan antara pemerintah dengan DPR agar tercipta kondisi yang baik ketika kita menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam situasi yang belum juga ada kepastian dari pihak Arab Saudi.
Selain itu, Yaqut menambahkan, variabel lainnya yang digunakan dalam menyusun skenario-skenario penyelenggaraan haji tahun ini adalah kerangka waktu (time-frame). Berdasarkan itu, skenario yang Kemenag susun sangat bergantung pada kapan informasi mengenai kepastian pelaksanaan haji tahun ini disampaikan secara resmi oleh pemerintah Saudi. Semakin dekat kepastian itu dengan masuknya musim haji, semakin meningkat tantangan yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan.
"Meski demikian, kami sebagai leading sector dalam menjalankan amanat UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, selalu siap dengan segala kemungkinan. Kami dari sisi pemerintah, dengan dukungan semua pihak, utamanya Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, Insya Allah sanggup menyelenggarakan haji pada tahun ini jika Kerajaan Arab Saudi memberikan akses, berapapun kuotanya," tandasnya.
(muh)
tulis komentar anda