DPR Tegaskan Kelompok Bersenjata di Papua Bisa Disebut Pelaku Terorisme
Senin, 15 Maret 2021 - 16:05 WIB
Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi menilai kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok separatis bersenjata (KSB) bisa disebut pelaku terorisme. Foto/Rico Afrido Simanjuntak
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi menilai kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau kelompok separatis bersenjata (KSB) bisa disebut sebagai pelaku terorisme. Maka itu, dia mendukung wacana redefinisi kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan kelompok separatis bersenjata (KSB) di Papua.
Dia berpendapat bahwa perlu upaya penanggulangan aksi kekerasan di Papua secara komprehensif dan terstruktur. Antara lain, dengan meredefinisi KKB dan KSB di Papua.
"Ini bisa menjadi konstruksi sosial politik penengah di mana kriminal dengan ‘sedikit’ arsenal persenjataan adalah wewenang polisi, sedangkan separatis adalah penanganan secara militer dilihat dari motif," kata politikus Partai Golkar ini.
Dirinya pun berharap hal tersebut merupakan upaya percepatan dalam meredakan ketegangan di Papua dan mempertahankan keutuhan NKRI. Kata dia, pada akhirnya diharapkan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat segera terwujud.
Sementara itu, Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta mengungkapkan bahwa sampai hari ini belum ada definisi tunggal terhadap kelompok bersenjata di Papua. Polri menggunakan istilah KKB dan TNI menggunakan istilah KSB.
Dia menambahkan, jika mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2018, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
"Kelompok bersenjata di Papua sudah memenuhi unsur tersebut di atas untuk disebut sebagai teroris," kata Stanislaus saat dihubungi wartawan.
Kendati demikian, menurut dia, diperlukan aksi komprehensif pemerintah dalam melakukan pendekatan dan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai aspek. Dan secara paralel, juga diperlukan aksi penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata.
"Harusnya mengatasi kelompok bersenjata tersebut tidak tergantung definisi tetapi demi keselamatan rakyat dan tegaknya NKRI. Jika DPR menjadikan keselamatan rakyat dan tegaknya NKRI sebagai prioritas tentu tidak akan membiarkan persoalan ini terlalu lama menjadi perdebatan," katanya.
Sekadar diketahui sebelumnya, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin juga ikut mendukung wacana redefinisi KKB di Papua. Azis menilai redefinisi kelompok ini dapat mengunci kemungkinan lahirnya dukungan masyarakat internasional atas gerakan mereka.
Dia berpendapat bahwa perlu upaya penanggulangan aksi kekerasan di Papua secara komprehensif dan terstruktur. Antara lain, dengan meredefinisi KKB dan KSB di Papua.
"Ini bisa menjadi konstruksi sosial politik penengah di mana kriminal dengan ‘sedikit’ arsenal persenjataan adalah wewenang polisi, sedangkan separatis adalah penanganan secara militer dilihat dari motif," kata politikus Partai Golkar ini.
Dirinya pun berharap hal tersebut merupakan upaya percepatan dalam meredakan ketegangan di Papua dan mempertahankan keutuhan NKRI. Kata dia, pada akhirnya diharapkan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat segera terwujud.
Sementara itu, Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta mengungkapkan bahwa sampai hari ini belum ada definisi tunggal terhadap kelompok bersenjata di Papua. Polri menggunakan istilah KKB dan TNI menggunakan istilah KSB.
Dia menambahkan, jika mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2018, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
"Kelompok bersenjata di Papua sudah memenuhi unsur tersebut di atas untuk disebut sebagai teroris," kata Stanislaus saat dihubungi wartawan.
Kendati demikian, menurut dia, diperlukan aksi komprehensif pemerintah dalam melakukan pendekatan dan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai aspek. Dan secara paralel, juga diperlukan aksi penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata.
"Harusnya mengatasi kelompok bersenjata tersebut tidak tergantung definisi tetapi demi keselamatan rakyat dan tegaknya NKRI. Jika DPR menjadikan keselamatan rakyat dan tegaknya NKRI sebagai prioritas tentu tidak akan membiarkan persoalan ini terlalu lama menjadi perdebatan," katanya.
Sekadar diketahui sebelumnya, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin juga ikut mendukung wacana redefinisi KKB di Papua. Azis menilai redefinisi kelompok ini dapat mengunci kemungkinan lahirnya dukungan masyarakat internasional atas gerakan mereka.
(maf)
tulis komentar anda