Pengamat: Puncak Bencana Demokrasi jika Menkumham Sahkan KLB Demokrat
Senin, 15 Maret 2021 - 02:11 WIB
Dia menyebut, bencana demokrasi rezim Jokowi juga terjadi pada saat pengabaian aspirasi rakyat pada kasus pelemahan KPK dan UU Omnibuslaw. Jika pemerintah juga tidak mengambil langkah tegas dalam kasus ini, puncak bencana demokrasi akan terjadi.
"Jadi ini puncak bencana demokrasi. Jika kubu KLB disahkan itu berpotensi munculnya gejolak politik besar," bebernya.
Dia melanjutkan, jika menggunakan argumen AD/ART, UU Parpol, UUD 1945, dan nilai-nilai universal demokrasi, seharusnya kubu AHY menang dalam konflik saat ini. Namun jika jalur politik yang ditempuh, berpeluang dimenangkan oleh Moeldoko.
"Mestinya yang menang adalah kubu AHY. Menkumham secara hukum dan etik tidak dibenarkan mengesahkan kubu KLB Moeldoko," pungkasnya.
"Jadi ini puncak bencana demokrasi. Jika kubu KLB disahkan itu berpotensi munculnya gejolak politik besar," bebernya.
Dia melanjutkan, jika menggunakan argumen AD/ART, UU Parpol, UUD 1945, dan nilai-nilai universal demokrasi, seharusnya kubu AHY menang dalam konflik saat ini. Namun jika jalur politik yang ditempuh, berpeluang dimenangkan oleh Moeldoko.
"Mestinya yang menang adalah kubu AHY. Menkumham secara hukum dan etik tidak dibenarkan mengesahkan kubu KLB Moeldoko," pungkasnya.
(thm)
Lihat Juga :