Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Demokrat Sebut Kubu Moeldoko Tak Punya Legal Standing Ajukan PK ke MA
loading...
Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Demokrat Mehbob menilai kubu Moeldoko tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Foto/Dok Demokrat
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Demokrat Mehbob menilai kubu Moeldoko tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung ( MA ). Maka itu, kubu Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) meyakini majelis hakim akan menolak permohonan PK terkait sengketa kepengurusan Partai Demokrat tersebut.
"Partai Demokrat berkeyakinan majelis hakim akan bersikap objektif dan adil untuk menolak PK KSP Moeldoko dan JAM (Jhoni Allen Marbun, red) tersebut," ujar Mehbob dikutip pada Jumat (14/4/2023).
Disebut tidak berdasarkan hukum, lanjut Mehbob, karena Moeldoko dan JAM menandatangani surat kuasa pemohon PK pada 2 Maret 2023. Sedangkan permohonan PK didasarkan pada surat kuasa tersebut, dan menyatakan PK dilakukan pada 3 Maret 2023.
Namun pada memori PK yang diajukan di MA melalui PTUN Jakarta, dasarnya malah surat kuasa pada 6 Oktober 2022. Sementara surat kuasa dari Moeldoko pada 6 Oktober 2022, lanjut dia, justru tidak ada.
“Dengan demikian, memori PK KSP Moeldoko tidak berdasarkan hukum. Sehingga memori PK ini tidak punya legal standing. PK itu tidak jelas berdasarkan surat kuasa mana, dan siapa yang memberi kuasa?” tegas Mehbob.
Tim Advokasi Keadilan DPP Partai Demokrat ini juga membantah klaim Moeldoko telah menemukan empat novum atau bukti baru. Kenyataannya, kata dia, bukti yang diklaim telah menjadi bukti persidangan di PTUN Jakarta Perkara Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT yang telah diputuskan pada 23 November 2021. Artinya, ujar dia, tidak ada satu pun novum baru.
Karena itu, menurut Mehbob, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan menolak PK Moeldoko demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negeri ini. “Berdasarkan pengalaman empirik, Partai Demokrat sudah menang 16 kali atas atas gugatan hukum KSP Moeldoko. Jadi, secara hukum dan akal sehat mestinya tidak ada satu pun celah bagi KSP Moeldoko untuk memenangkan PK ini,” pungkasnya.
"Partai Demokrat berkeyakinan majelis hakim akan bersikap objektif dan adil untuk menolak PK KSP Moeldoko dan JAM (Jhoni Allen Marbun, red) tersebut," ujar Mehbob dikutip pada Jumat (14/4/2023).
Disebut tidak berdasarkan hukum, lanjut Mehbob, karena Moeldoko dan JAM menandatangani surat kuasa pemohon PK pada 2 Maret 2023. Sedangkan permohonan PK didasarkan pada surat kuasa tersebut, dan menyatakan PK dilakukan pada 3 Maret 2023.
Namun pada memori PK yang diajukan di MA melalui PTUN Jakarta, dasarnya malah surat kuasa pada 6 Oktober 2022. Sementara surat kuasa dari Moeldoko pada 6 Oktober 2022, lanjut dia, justru tidak ada.
“Dengan demikian, memori PK KSP Moeldoko tidak berdasarkan hukum. Sehingga memori PK ini tidak punya legal standing. PK itu tidak jelas berdasarkan surat kuasa mana, dan siapa yang memberi kuasa?” tegas Mehbob.
Tim Advokasi Keadilan DPP Partai Demokrat ini juga membantah klaim Moeldoko telah menemukan empat novum atau bukti baru. Kenyataannya, kata dia, bukti yang diklaim telah menjadi bukti persidangan di PTUN Jakarta Perkara Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT yang telah diputuskan pada 23 November 2021. Artinya, ujar dia, tidak ada satu pun novum baru.
Karena itu, menurut Mehbob, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan menolak PK Moeldoko demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negeri ini. “Berdasarkan pengalaman empirik, Partai Demokrat sudah menang 16 kali atas atas gugatan hukum KSP Moeldoko. Jadi, secara hukum dan akal sehat mestinya tidak ada satu pun celah bagi KSP Moeldoko untuk memenangkan PK ini,” pungkasnya.
(rca)
Explore More