Kaitkan Kisruh Demokrat dengan Presiden dan KSP Dinilai Kurang Bijak
Minggu, 14 Maret 2021 - 14:07 WIB
Kemelut di tubuh Partai Demokrat (PD) dinilai bukan tiba-tiba muncul, melainkan sebuah proses panjang dan kekecewaan yang menggurita dari para senior. Foto/SINDOnews/Ilustrasi
JAKARTA - Kemelut di tubuh Partai Demokrat (PD) dinilai bukan tiba-tiba muncul, melainkan sebuah proses panjang dan kekecewaan yang menggurita dari para senior dan pendiri partai berlambang mercy tersebut.
Padahal menurut Teddy, tidak ada kaitannya KSP, apalagi Presiden dengan KLB Demokrat. Penggagas KLB adalah para senior dan pendiri. "Tidak mungkin mereka mau melaksanakan KLB, bila dari awal sudah tahu menabrak AD/ART. Kelihatannya penggagas KLB begitu percaya diri melaksanakannya. Justru AHY yang langsung blingsatan," seru Teddy.
Sementara Teddy melihat, Moeldoko kan diminta menjadi Ketua Umum (Ketum) PD versi KLB. Tapi kenapa harus dipersalahkan. "Jangan kaitkan Moeldoko sebagaI KSP. Itu sifatnya pribadi, di mana sebagai warga negara punya hak politik. Mau bergabung dengan partai mana saja, tentu pilihan beliau," tegas Mulyadi.
Teddy yakin, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukam), tentu bisa menyikapi persoalan ini dengan bijak. Bukan tidak mungkin, kepengurusan PD versi KLB yang akan disahkan.
"Intinya, kalau AHY merasa bersih, kenapa harus risih. Selesaikan persoalan internal PD dengan bijak. Bukan dengan mengumbar omongan, bikin jumpa pers, sampai harus menyeret-nyeret Pemerintahan Jokowi," tukas Teddy.
Sementara itu, Kiai Rizal Maulana Ketua Seknas Dakwah Indonesia mengingatkan, kondisi bangsa lagi sulit, namun sejumlah elite masih saja sibuk berkonflik.
"Kisruh internal partai di masa pandemi ini tentu akan menyulitkan kerja pemerintah. Coba saja lihat, ketika ke Kemenhukam atau KPU, datang berbondong-bondong, ini kan bisa jadi klaster baru penyebaran Covid-19," ujarnya.
Tapi sepertinya kata Rizal, beberapa elite partai karena ego kelompok mengabaikan hal tersebut. Menurutnya, munculnya masalah di internal, bisa jadi ada sesuatu yang tidam beres dalam organisasi tersebut.
"Jadi, bukan malah menyalahkan orang luar. Harusnya introspeksi diri dan lakukan pembenahan segera, bukannya malah 'menyerang' pemerintah," tukasnya.
Padahal menurut Teddy, tidak ada kaitannya KSP, apalagi Presiden dengan KLB Demokrat. Penggagas KLB adalah para senior dan pendiri. "Tidak mungkin mereka mau melaksanakan KLB, bila dari awal sudah tahu menabrak AD/ART. Kelihatannya penggagas KLB begitu percaya diri melaksanakannya. Justru AHY yang langsung blingsatan," seru Teddy.
Sementara Teddy melihat, Moeldoko kan diminta menjadi Ketua Umum (Ketum) PD versi KLB. Tapi kenapa harus dipersalahkan. "Jangan kaitkan Moeldoko sebagaI KSP. Itu sifatnya pribadi, di mana sebagai warga negara punya hak politik. Mau bergabung dengan partai mana saja, tentu pilihan beliau," tegas Mulyadi.
Teddy yakin, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukam), tentu bisa menyikapi persoalan ini dengan bijak. Bukan tidak mungkin, kepengurusan PD versi KLB yang akan disahkan.
"Intinya, kalau AHY merasa bersih, kenapa harus risih. Selesaikan persoalan internal PD dengan bijak. Bukan dengan mengumbar omongan, bikin jumpa pers, sampai harus menyeret-nyeret Pemerintahan Jokowi," tukas Teddy.
Sementara itu, Kiai Rizal Maulana Ketua Seknas Dakwah Indonesia mengingatkan, kondisi bangsa lagi sulit, namun sejumlah elite masih saja sibuk berkonflik.
"Kisruh internal partai di masa pandemi ini tentu akan menyulitkan kerja pemerintah. Coba saja lihat, ketika ke Kemenhukam atau KPU, datang berbondong-bondong, ini kan bisa jadi klaster baru penyebaran Covid-19," ujarnya.
Tapi sepertinya kata Rizal, beberapa elite partai karena ego kelompok mengabaikan hal tersebut. Menurutnya, munculnya masalah di internal, bisa jadi ada sesuatu yang tidam beres dalam organisasi tersebut.
"Jadi, bukan malah menyalahkan orang luar. Harusnya introspeksi diri dan lakukan pembenahan segera, bukannya malah 'menyerang' pemerintah," tukasnya.
(maf)
tulis komentar anda