BW Singgung Brutalitas Era Jokowi, Demokrat Kubu Moeldoko: Bahasanya Sangat Ganas
Sabtu, 13 Maret 2021 - 20:56 WIB
Koordinator Tim Hukum DPP Demokrat KLB Sibolangit, Razman Arif Nasution di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (13/3/2021). Foto/SINDOnews
JAKARTA - Tim Hukum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa ( KLB) Sibolangit , Deliserdang, Sumatera mengingatkan Pengacara Bambang Widjojanto (BW) terkait pernyataannya yang menyebut telah terjadi brutalitas di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
"Saya ingin ingatkan meskipun kita sebagai lawyer ada hak imunitas dan hak kekebalan tapi kita tidak serta merta bebas mengatakan apapun. Jadi saya menyesalkan Bambang Widjojanto yang mengatakan ini yang diserang negara dan ada brutalitas di situ," ujar Koordinator Tim Hukum DPP Demokrat KLB Sibolangit, Razman Arif Nasution di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (13/3/2021).
Menurut Razman, bahasa 'brutal' yang disampaikan BW sangat ganas. Ia menduga pernyataan itu ditujukan untuk pucuk pimpinan negara yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Brutalitas ini bahasanya ganas ini. Ada sekelompok orang jahat melakukan tindakan brutal yang tidak ngerti hukum, ditabrak semua. Dan ini seolah-olah patut kami duga mengindikasikan pada pucuk pimpinan negara," imbuh Razman.
Razman menegaskan penyelenggaraan KLB Sibolangit tidak ada urusannya dengan Presiden Jokowi maupun jajaran pemerintahan lainnya. Menurutnya, ini murni urusan pribadi Moeldoko.
"Jadi saya perlu luruskan ini tidak ada hubungannya dengan Pak Presiden, Wapres, Menkumham. Tidak ada ini. Ini murni pribadi Bapak Moeldoko. Jelas ya," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto menjadi pengacara Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). BW selaku perwakilan tim hukum kubu AHY menggugat 10 pihak penggerak KLB Sibolangit yang menghasilkan Moeldoko sebagai Ketua Umum.
BW juga mengatakan penyelenggaraan KLB Sibolangit telah menginjak-injak AD/ART Partai Demokrat. Menurut dia, jika KLB tersebut diakomodasi oleh negara maka ini bentuk brutalitas demokratik di era Jokowi. Baca juga: Kesan Dizalimi Bikin AHY Menyodok ke Empat Besar Bayangi Prabowo, Emil dan Ganjar
"Tadi ada juga yang menarik disampaikan, dasar konstitusi partai juga diinjak-injak, kalau ini diakomodasi, difasilitasi, tindakan seperti ini bukan hanya sekadar abal-abal, tapi brutalitas demokratik yang terjadi di negara ini pada periode kepemimpinan Pak Jokowi. Mudah-mudahan ini bisa diatasi," ujar BW di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat 12 Maret 2021.
"Saya ingin ingatkan meskipun kita sebagai lawyer ada hak imunitas dan hak kekebalan tapi kita tidak serta merta bebas mengatakan apapun. Jadi saya menyesalkan Bambang Widjojanto yang mengatakan ini yang diserang negara dan ada brutalitas di situ," ujar Koordinator Tim Hukum DPP Demokrat KLB Sibolangit, Razman Arif Nasution di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (13/3/2021).
Baca Juga
Menurut Razman, bahasa 'brutal' yang disampaikan BW sangat ganas. Ia menduga pernyataan itu ditujukan untuk pucuk pimpinan negara yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Brutalitas ini bahasanya ganas ini. Ada sekelompok orang jahat melakukan tindakan brutal yang tidak ngerti hukum, ditabrak semua. Dan ini seolah-olah patut kami duga mengindikasikan pada pucuk pimpinan negara," imbuh Razman.
Razman menegaskan penyelenggaraan KLB Sibolangit tidak ada urusannya dengan Presiden Jokowi maupun jajaran pemerintahan lainnya. Menurutnya, ini murni urusan pribadi Moeldoko.
"Jadi saya perlu luruskan ini tidak ada hubungannya dengan Pak Presiden, Wapres, Menkumham. Tidak ada ini. Ini murni pribadi Bapak Moeldoko. Jelas ya," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto menjadi pengacara Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). BW selaku perwakilan tim hukum kubu AHY menggugat 10 pihak penggerak KLB Sibolangit yang menghasilkan Moeldoko sebagai Ketua Umum.
BW juga mengatakan penyelenggaraan KLB Sibolangit telah menginjak-injak AD/ART Partai Demokrat. Menurut dia, jika KLB tersebut diakomodasi oleh negara maka ini bentuk brutalitas demokratik di era Jokowi. Baca juga: Kesan Dizalimi Bikin AHY Menyodok ke Empat Besar Bayangi Prabowo, Emil dan Ganjar
"Tadi ada juga yang menarik disampaikan, dasar konstitusi partai juga diinjak-injak, kalau ini diakomodasi, difasilitasi, tindakan seperti ini bukan hanya sekadar abal-abal, tapi brutalitas demokratik yang terjadi di negara ini pada periode kepemimpinan Pak Jokowi. Mudah-mudahan ini bisa diatasi," ujar BW di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat 12 Maret 2021.
(kri)
tulis komentar anda