Penjelasan Demokrat Terkait Salah Paham tentang Intimidasi Intel Polsek
Jum'at, 12 Maret 2021 - 09:42 WIB
Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto, menjelaskan perihal dugaan intimidasi intel Polsek terhadap pengurus Demokrat di daerah. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Ketua Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto, menjelaskan perihal dugaan intimidasi intel Polsek terhadap pengurus Demokrat di daerah.
Menurutnya, intimidasi dari aparat itu tidak ada dari aparat, melainkan dari pihak-pihak yang menyelenggarakan acara yang disebut sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.
Anggota Komisi III DPR ini menambahkan, pihaknya menyadari bahwa untuk menghadirkan dan mengimplementasikan transformasi Polri yang Presisi, salah satunya menghadirkan Polisi yang prediktif maka harus banyak menggali informasi dari lapangan.
Namun, kata Didik, dalam rangka menghindari adanya salah paham, komunikasi harus dibangun dengan basis yang terang dan sejelas-jelasnya, serta equal atau seimbang.
"Jangan sampai terjadi pembiasan dalam penugasan di lapangan, jangan sampai komunikasi dan koordinasinya macet. Karena itu penting dalam membangun chemistry dan menghadirkan keamanan serta ketertiban di masyarakat," tutur Didik.
Oleh karena itu, Didik mengakui bahwa soal dugaan intimidasi dari pihak aparat kepada pengurus Demokrat di daerah itu hanya kesalahpahaman saja. Dan kesalahpahaman itu sudah diluruskan antara Demokrat dan Kepolisian.
"Di beberapa titik kecil, salah paham saja. Di bawah pun juga sudah diluruskan beberapa komunikasinya," tandas legislator Dapil Jawa Timur IX itu.
Menurutnya, intimidasi dari aparat itu tidak ada dari aparat, melainkan dari pihak-pihak yang menyelenggarakan acara yang disebut sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.
Anggota Komisi III DPR ini menambahkan, pihaknya menyadari bahwa untuk menghadirkan dan mengimplementasikan transformasi Polri yang Presisi, salah satunya menghadirkan Polisi yang prediktif maka harus banyak menggali informasi dari lapangan.
Namun, kata Didik, dalam rangka menghindari adanya salah paham, komunikasi harus dibangun dengan basis yang terang dan sejelas-jelasnya, serta equal atau seimbang.
"Jangan sampai terjadi pembiasan dalam penugasan di lapangan, jangan sampai komunikasi dan koordinasinya macet. Karena itu penting dalam membangun chemistry dan menghadirkan keamanan serta ketertiban di masyarakat," tutur Didik.
Oleh karena itu, Didik mengakui bahwa soal dugaan intimidasi dari pihak aparat kepada pengurus Demokrat di daerah itu hanya kesalahpahaman saja. Dan kesalahpahaman itu sudah diluruskan antara Demokrat dan Kepolisian.
"Di beberapa titik kecil, salah paham saja. Di bawah pun juga sudah diluruskan beberapa komunikasinya," tandas legislator Dapil Jawa Timur IX itu.
(maf)
Lihat Juga :
tulis komentar anda