Gandeng KPK, Erick Thohir Dinilai Serius Bersih-bersih BUMN
Rabu, 10 Maret 2021 - 01:18 WIB
Dia menilai, penandatanganan kerja sama itu menunjukkan keseriusan Erick Thohir untuk menata BUMN agar bersih dan menekan potensi praktikkorupsi seperti yang pernah terjadi sebelumnya.
"Jadi ini saya kira bagian dari upaya secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan tata kelola BUMN yang benar-benar bersih dari korupsi, dengan adanya penandatanganan itu berarti menunjukkan bahwa sebelumnya memang masih ada praktek-praktek seperti itu, sehingga dimulai dengan penandatanganan itu, ada kesungguhan untuk memperbaiki dimasa yang akan datang," katanya.
Baca juga: Vaksinasi Lansia, Erick Thohir Bidik 5.000 Pendaftar per Hari
Suparji pun meminta perjanjian kerja sama itu tidak sekadar sebuah dokumen tertulis sebagai bentuk political will untuk menunjukkan itikad dalam pemberantasan korupsi saja, melainkan yang lebih penting adalah realisasinya di lapangan seperti apa political actionnya serta political commitment-nya.
"Jadi harus ada sebuah integrasi political will, political commitment dan political action sebagai satu kesatuan untuk mewujudkan adanya realisasi penandatanganan kerja sama itu," ungkapnya.
Menurut dia, tidak ada jaminan setelah kesepakatan kerja sama dengan KPK itu selesai diteken oleh masing-masing direksi perusahaan BUMN bebas dari korupsi. Maka itu perlu adanya evaluasi berkala, mengaudit efektifitas dari kerja sama tersebut.
"Jadi ini saya kira bagian dari upaya secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan tata kelola BUMN yang benar-benar bersih dari korupsi, dengan adanya penandatanganan itu berarti menunjukkan bahwa sebelumnya memang masih ada praktek-praktek seperti itu, sehingga dimulai dengan penandatanganan itu, ada kesungguhan untuk memperbaiki dimasa yang akan datang," katanya.
Baca juga: Vaksinasi Lansia, Erick Thohir Bidik 5.000 Pendaftar per Hari
Suparji pun meminta perjanjian kerja sama itu tidak sekadar sebuah dokumen tertulis sebagai bentuk political will untuk menunjukkan itikad dalam pemberantasan korupsi saja, melainkan yang lebih penting adalah realisasinya di lapangan seperti apa political actionnya serta political commitment-nya.
"Jadi harus ada sebuah integrasi political will, political commitment dan political action sebagai satu kesatuan untuk mewujudkan adanya realisasi penandatanganan kerja sama itu," ungkapnya.
Menurut dia, tidak ada jaminan setelah kesepakatan kerja sama dengan KPK itu selesai diteken oleh masing-masing direksi perusahaan BUMN bebas dari korupsi. Maka itu perlu adanya evaluasi berkala, mengaudit efektifitas dari kerja sama tersebut.
Lihat Juga :