Harga adalah Kunci Usir Produk Asing

PUBLIK heboh seusai Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan pernyataan agar masyarakat mencintai produk dalam negeri. Saat membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan 2021, Presiden menggaungkan seruan cinta produk dalam negeri dan membenci produk asing. Kontan pernyataan Jokowi yang dimuat pada akun YouTube Sekretariat Presiden tersebut menimbulkan pro-kontra, terutama terkait dengan kalimat “membenci produk asing”. Memang narasi yang terbangun melalui sepotong kalimat tersebut dinilai banyak pihak tidak pas. Ujungnya Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi pun sibuk memberi klarifikasi bahwa yang dimaksud Presiden adalah mekanisme perdagangan yang tidak memberi rasa keadilan sehingga mengancam keberadaan produk dalam negeri.

Lebih jauh Jokowi meminta kalangan produsen agar memperhatikan dan meningkatkan soal branding produk dalam negeri. Tujuannya agar tidak kalah dengan produk asing yang beredar di Tanah Air. “Branding harus melekat agar masyarakat lebih mencintai produk Indonesia daripada produk luar negeri,” tandasnya.

Di mata mantan Wali Kota Solo tersebut, dengan jumlah penduduk Indonesia yang lebih 270 juta jiwa, seharusnya konsumen dalam negeri paling loyal dengan produk sendiri. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia adalah sebuah pasar yang amat besar. Karena itu Presiden Jokowi menyerukan agar pasar tersebut dijaga sebaik-baiknya dan tidak dikuasai produk asing. Bergaunglah tagline “Cinta produk Indonesia dan benci produk asing” yang dinilai kontroversial.



Adapun yang memicu Presiden Jokowi menyerukan benci produk asing adalah cerita dari Mendag Muhammad Lutfi yang mengutip artikel World Economic Forum (WEF) mengenai produk hijab buatan lokal yang diadopsi platform perdagangan online (e-commerce) asing. Hal itu akhirnya berujung pada penjualan produk yang sama, tetapi harga lebih murah di pasar Indonesia. Praktik seperti itu disebut predatory pricing yang diharamkan dalam perdagangan internasional. “Ini yang sebetulnya dibenci Pak Jokowi. Aksi-aksi ini sebenarnya yang tidak boleh, ini yang dibenci,” ungkan mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat tersebut.

Lebih jauh Lutfi membeberkan bahwa pengusaha lokal yang memproduksi hijab harus mengeluarkan biaya lebih dari USD650.000 per tahun untuk membayar gaji pekerja yang berjumlah 3.000 orang. Sementara itu perusahaan daring yang menjual produk hijab sejenis hanya merogoh kocek USD44.000 guna membayar bea masuk kepada negara. Biaya bea masuk termasuk sangat rendah karena harga jual produk sangat murah bila dibandingkan dengan produk dalam negeri.

Sebelumnya persoalan harga produk murah di salah satu marketplace asal luar negeri yang beroperasi di Indonesia memang sempat mengundang perhatian pemerintah. Pasalnya penawaran produk dari luar dengan harga yang jauh lebih murah untuk produk yang sama dibuat di dalam negeri, sebuah ancaman serius yang bisa mematikan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Untuk mengklarifikasi masalah tersebut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memanggil khusus manajemen perusahaan perdagangan daring yang berbasis di Singapura itu dengan cabang yang tersebar pada sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Kasus itu mencuat ke permukaan setelah trending topic di salah satu platform media sosial dengan tagar #SellerAsingBunuhUMKM dan ramai dibicarakan masyarakat.

Selain itu Presiden Jokowi meminta pusat perbelanjaan seluruh Indonesia turut serta menyukseskan kampanye cinta produk Indonesia. Setidaknya memberikan ruang strategis untuk produk lokal. Sebaliknya Jokowi mengingatkan jangan sampai ruang depan atau lokasi strategis di mal justru diisi brand-brand dari luar negeri. Imbauan Presiden Jokowi langsung ditindaklanjuti Kementerian Perdagangan yang segera menyiapkan aturan khusus agar kampanye cinta produk Indonesia bisa terwujud.

Menyikapi permintaan pemerintah itu Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengklaim bahwa sudah banyak produk lokal yang menempati lokasi strategis di mal. Untuk membuat produk Indonesia dicintai masyarakat tentu tidak hanya sebatas imbauan, tetapi juga dukungan secara konkret dari pemerintah sangat diharapkan. Produsen yang ada di Indonesia bukan tidak mampu melahirkan produk yang sama dari luar, tetapi terkendala sejumlah hal. Di antaranya soal harga yang sulit berkompetisi dengan harga produk luar seperti dari China. Salah satu masalahnya adalah bunga kredit perbankan dalam negeri terlalu tinggi daripada di sejumlah negara lain. Akibatnya produsen kewalahan untuk menekan harga jual di pasar. Sepanjang urusan harga tak kompetitif, sulit untuk membenci produk asing.