Bursah: Jika Sahkan Demokrat versi KLB, Jokowi Akan Dicatat Buruk Sejarah
Jum'at, 05 Maret 2021 - 23:32 WIB
Baca juga: SBY ke Moeldoko: Benar-benar Tega, Darah Dingin Melakukan Kudeta
Bursah secara khusus menyoroti dinamika yang terjadi di Partai Demokrat yang hari ini menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara. Menurutnya, jika benar ada intervensi kekuasaan dalam pelaksanaan KLB, maka itu adalah lonceng kematian bagi demokrasi di Indonesia.
Dikatakan Bursah, apa yang menimpa Partai Demokrat harus dipandang sebagai ancaman kolektif bagi demokrasi di tengah upaya bangsa Indonesia membangun sistem kepartaian yang kuat. Hal yang sama juga bisa terjadi pada parpol lain. Karena itu, Bursah menyerukan kepada seluruh partai politik dan para pegiat demokrasi untuk bersuara menyelamatkan demokrasi.
"Ini bukan untuk membela Partai Demokrat, tapi membela budaya demokrasi yang susah payah kita bangun bersama sejak masa reformasi," kata Bursah.
Terkait KLB Partai Demokrat yang telah menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum, Bursah berharap pemerintah tidak mengesahkan hasil KLB yang oleh banyak pihak disebut kongres abal-abal tersebut. "Sekarang bola di tangan pemerintah. Pemerintah mesti menunjukkan sikap sebagai negarawan dan dengan tegas mengumumkan penolakan terhadap hasil KLB tersebut," kata Bursah.
Untuk menghindari terjadinya intervensi kekuasaan terhadap partai politik, ke depan Bursah mengusulkan untuk dilakukan penyempurnaan terhadap UU Partai Politik.
"Jika dalam UU Parpol yang berlaku sekarang kepengurusan parpol mengharuskan adanya SK dari Pemerintah (Menkumham), ke depan kepengurusan parpol mesti disahkan oleh lembaga independen, yaitu KPU," kata Bursah.
Acara Silaturahmi Nasional Perkumpulan Gerakan Kebangsaan ini diikuti oleh pengurus PGK seluruh Indonesia dari 34 Provinsi dan 284 kabupaten/kota.
Bursah secara khusus menyoroti dinamika yang terjadi di Partai Demokrat yang hari ini menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara. Menurutnya, jika benar ada intervensi kekuasaan dalam pelaksanaan KLB, maka itu adalah lonceng kematian bagi demokrasi di Indonesia.
Dikatakan Bursah, apa yang menimpa Partai Demokrat harus dipandang sebagai ancaman kolektif bagi demokrasi di tengah upaya bangsa Indonesia membangun sistem kepartaian yang kuat. Hal yang sama juga bisa terjadi pada parpol lain. Karena itu, Bursah menyerukan kepada seluruh partai politik dan para pegiat demokrasi untuk bersuara menyelamatkan demokrasi.
"Ini bukan untuk membela Partai Demokrat, tapi membela budaya demokrasi yang susah payah kita bangun bersama sejak masa reformasi," kata Bursah.
Terkait KLB Partai Demokrat yang telah menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum, Bursah berharap pemerintah tidak mengesahkan hasil KLB yang oleh banyak pihak disebut kongres abal-abal tersebut. "Sekarang bola di tangan pemerintah. Pemerintah mesti menunjukkan sikap sebagai negarawan dan dengan tegas mengumumkan penolakan terhadap hasil KLB tersebut," kata Bursah.
Untuk menghindari terjadinya intervensi kekuasaan terhadap partai politik, ke depan Bursah mengusulkan untuk dilakukan penyempurnaan terhadap UU Partai Politik.
"Jika dalam UU Parpol yang berlaku sekarang kepengurusan parpol mengharuskan adanya SK dari Pemerintah (Menkumham), ke depan kepengurusan parpol mesti disahkan oleh lembaga independen, yaitu KPU," kata Bursah.
Acara Silaturahmi Nasional Perkumpulan Gerakan Kebangsaan ini diikuti oleh pengurus PGK seluruh Indonesia dari 34 Provinsi dan 284 kabupaten/kota.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(abd)
tulis komentar anda