Bursah: Jika Sahkan Demokrat versi KLB, Jokowi Akan Dicatat Buruk Sejarah

JAKARTA - Ketua Umum DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi mewanti-wanti agar Presiden Jokowi tidak mengesahkan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara. Menurutnya, jika sampai mengesahkan, Jokowi akan dicatat buruk oleh sejarah.

"Kalau Jokowi membiarkan Moeldoko membajak partai yang legal seperti PD ini, sama saja Jokowi mewarisi pembangunan demokrasi yang buruk. Nanti Sejarah akan mencatat Jokowi presiden yang terpilih secara demokrasi tapi justru menghancurkan demokrasi itu sendiri. Apakah Jokowi mau dicatat sejarah seperti itu?," kata Bursah dalam acara pembukaan Silaturahmi Nasional Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) bertajuk "Tukar Pikiran Mengenai Keadaan, Masalah Pandemi dan Demokrasi" yang digelar secara hybrid melalui aplikasi Zoom, Jumat (5/3/2021).

"Pertimbangkan baik-baik, sejarah itu kehidupan kita yang akan dibaca dari generasi ke generasi, apalagi Jokowi seorang presiden dua periode," tambahnya.

Baca juga: KLB Digelar Sangat Cepat, Moeldoko Terpilih Jadi Ketua Umum Partai Demokrat

Bahkan mantan Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR) ini meminta Jokowi agar memecat Moedoko. "Karena itu, Jokowi mesti memberhentikan Moeldoko dari KSP (Kantor Staf Kepresidenan)," katanya.

Dalam acara Silaturahmi Nasional Perkumpulan Gerakan Kebangsaan yang diikuti pengurus PGK seluruh Indonesia dari 34 Provinsi dan 284 Kabupaten/Kota, Bursah juga menegaskan bahwaIndonesia perlu terus menjaga sistem politik yang sehat dan demokratis. Karena itu tidak boleh ada unsur kekuasaan yang ikut campur dalam dinamika internal partai politik .

"Aturan main dalam sistem demokrasi kita telah diatur dalam Undang-Undang, demikian pula tentang pergantian kepemimpinan partai politik setiap lima tahun. Maka demi menjaga budaya demokrasi yang sehat mestinya tidak boleh ada campur tangan kekuasaan untuk mencaplok kepemimpinan partai politik," kata Bursah.

Menurutnya, sistem politik di Indonesia telah menyediakan ruang bagi pergantian kepemimpinan Partai politik. Namun hal itu harus dilakukan secara konstitusional dan menghindari rekayasa politik oleh pemegang kekuasaan negara.

Baca juga: SBY ke Moeldoko: Benar-benar Tega, Darah Dingin Melakukan Kudeta

Bursah secara khusus menyoroti dinamika yang terjadi di Partai Demokrat yang hari ini menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara. Menurutnya, jika benar ada intervensi kekuasaan dalam pelaksanaan KLB, maka itu adalah lonceng kematian bagi demokrasi di Indonesia.

Dikatakan Bursah, apa yang menimpa Partai Demokrat harus dipandang sebagai ancaman kolektif bagi demokrasi di tengah upaya bangsa Indonesia membangun sistem kepartaian yang kuat. Hal yang sama juga bisa terjadi pada parpol lain. Karena itu, Bursah menyerukan kepada seluruh partai politik dan para pegiat demokrasi untuk bersuara menyelamatkan demokrasi.

"Ini bukan untuk membela Partai Demokrat, tapi membela budaya demokrasi yang susah payah kita bangun bersama sejak masa reformasi," kata Bursah.

Terkait KLB Partai Demokrat yang telah menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum, Bursah berharap pemerintah tidak mengesahkan hasil KLB yang oleh banyak pihak disebut kongres abal-abal tersebut. "Sekarang bola di tangan pemerintah. Pemerintah mesti menunjukkan sikap sebagai negarawan dan dengan tegas mengumumkan penolakan terhadap hasil KLB tersebut," kata Bursah.

Untuk menghindari terjadinya intervensi kekuasaan terhadap partai politik, ke depan Bursah mengusulkan untuk dilakukan penyempurnaan terhadap UU Partai Politik.



"Jika dalam UU Parpol yang berlaku sekarang kepengurusan parpol mengharuskan adanya SK dari Pemerintah (Menkumham), ke depan kepengurusan parpol mesti disahkan oleh lembaga independen, yaitu KPU," kata Bursah.

Acara Silaturahmi Nasional Perkumpulan Gerakan Kebangsaan ini diikuti oleh pengurus PGK seluruh Indonesia dari 34 Provinsi dan 284 kabupaten/kota.