Doni Monardo: Selama Pandemi COVID-19, Protokol Kesehatan Harga Mati
Senin, 18 Mei 2020 - 18:23 WIB
Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Doni Monardo mengatakan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan strategi menghadapi tantangan kehidupan normal baru. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo mengatakan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan strategi menghadapi tantangan kehidupan normal baru. Hal ini mengingat masih belum diketahui kapan COVID-19 akan berakhir.
“Sejauh ini belum ada lembaga yang berani mengatakan kapan COVID-19 akan berakhir. Termasuk juga belum ada kepastian kapan vaksin akan ditemukan. Sehingga sangat mungkin kita akan selamanya hidup dengan COVID-19,” ujarnya seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (18/5/2020). (Baca juga: Pelonggaran PSBB di Daerah Akan Diputuskan Melalui Sistem Skor )
Dia mengatakan Gugus Tugas telah memebrikan beberapa masukan terkait mempersiapkan kehidupan normal baru. Pertama adalah tentang pentingnya prakondisi melalui survei, kajian dan riset. Kedua terkait waktu yang tepat untuk penerapannya. Dia menuturkan bahwa Presiden Jokowi meminta agar dikaji daerah mana saja yang bisa dibuka.
“Tentu adalah daerah-daerah yang memiliki kriteria hijau. Dan kalau kita lihat dari 34 provinsi di Indonesia, ada yang memang tingkat kasusnya masih relatif rendah. Tapi namun demikian tetap kajian secara data dan juga riset memiliki peran yang penting. Sehingga nantinya mana daerah yang dibuka, mana yang diberikan pengurangan pembatasan tidak keliru,” paparnya.
Doni juga mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat juga menjadi salah satu kriteria pengurangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dimana akan dilihat seberapa tinggi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan jika pembatasan dilonggarkan.
“Kemudian prioritas yaitu lokasinya dan juga bidang apa yang akan dibuka serta simulasi yang perlu dilakukan,” ucapnya.
Dia menambahkan bahwa Menteri Dalam Negeri (mendagri) akan berkoordinasi dnegan daerah terkait kesiapannya. Kemudian akan ada tim yang melakukan monitoring dan evaluasi. Namun dia menegaskan bahwa apapun itu protokol kesehatan harus tetap diberlakukan. (Baca juga: Ketua MPR Minta Pemerintah Waspadai Potensi Masalah Sosial Akibat PSBB)
“Kemudian juga tim monitoring dan evaluasi yang akan memberikan daerah mana yang akan dibuka serta bidang apa yang perlu dibuka. Dan selama pandemi masih berlangsung maka protokol kesehatan adalah harga mati,” pungkasnya.
“Sejauh ini belum ada lembaga yang berani mengatakan kapan COVID-19 akan berakhir. Termasuk juga belum ada kepastian kapan vaksin akan ditemukan. Sehingga sangat mungkin kita akan selamanya hidup dengan COVID-19,” ujarnya seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (18/5/2020). (Baca juga: Pelonggaran PSBB di Daerah Akan Diputuskan Melalui Sistem Skor )
Dia mengatakan Gugus Tugas telah memebrikan beberapa masukan terkait mempersiapkan kehidupan normal baru. Pertama adalah tentang pentingnya prakondisi melalui survei, kajian dan riset. Kedua terkait waktu yang tepat untuk penerapannya. Dia menuturkan bahwa Presiden Jokowi meminta agar dikaji daerah mana saja yang bisa dibuka.
“Tentu adalah daerah-daerah yang memiliki kriteria hijau. Dan kalau kita lihat dari 34 provinsi di Indonesia, ada yang memang tingkat kasusnya masih relatif rendah. Tapi namun demikian tetap kajian secara data dan juga riset memiliki peran yang penting. Sehingga nantinya mana daerah yang dibuka, mana yang diberikan pengurangan pembatasan tidak keliru,” paparnya.
Doni juga mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat juga menjadi salah satu kriteria pengurangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dimana akan dilihat seberapa tinggi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan jika pembatasan dilonggarkan.
“Kemudian prioritas yaitu lokasinya dan juga bidang apa yang akan dibuka serta simulasi yang perlu dilakukan,” ucapnya.
Dia menambahkan bahwa Menteri Dalam Negeri (mendagri) akan berkoordinasi dnegan daerah terkait kesiapannya. Kemudian akan ada tim yang melakukan monitoring dan evaluasi. Namun dia menegaskan bahwa apapun itu protokol kesehatan harus tetap diberlakukan. (Baca juga: Ketua MPR Minta Pemerintah Waspadai Potensi Masalah Sosial Akibat PSBB)
“Kemudian juga tim monitoring dan evaluasi yang akan memberikan daerah mana yang akan dibuka serta bidang apa yang perlu dibuka. Dan selama pandemi masih berlangsung maka protokol kesehatan adalah harga mati,” pungkasnya.
(kri)
tulis komentar anda