Perppu Corona Digugat, PDIP: Bisa Hambat Penanganan Covid-19
Jum'at, 17 April 2020 - 23:37 WIB
Menurut dia, tim pengawas anggaran dan eksekusi kebijakan dalam penanganan Covid-19 sudah berjalan. Dari pihak DPR dan instansi terkait juga telah bekerja untuk pengawasan ini.
"Memang harus ada mekanisme khusus agar anggaran Rp405,1 triliun itu tepat sasaran, dan maksimal hasilnya. Jangan sampai menguntungkan segelintir elite atau dialihkan pada kebijakan yang tidak tepat," katanya.
Karena itu, menurut Gus Nabil, pemerintah harus tansparan soal penggunaan anggaran Rp405,1 triliun. Harus ada laporan yang bisa dimonitor bersama agar anggaran ini benar-benar untuk penanganan Covid-19 dan kemaslahatan warga Indonesia.
"Transparansi anggaran ini sangat penting agar Indonesia bisa secepatnya menangani Covid-19 dan bangkit dari krisis," urainya.
Dia mengajak semua pihak untuk mendukung MK untuk merespons gugatan dengan mekanisme hukum yang ada, dengan berharap hasil yang sebaik-baiknya. "Sejalan dengan itu, mari terus bekerjasama dan saling menjaga agar kita tetap kuat, dan bersama-sama melewati pandemi Covid-19 ini," tuturnya.
"Memang harus ada mekanisme khusus agar anggaran Rp405,1 triliun itu tepat sasaran, dan maksimal hasilnya. Jangan sampai menguntungkan segelintir elite atau dialihkan pada kebijakan yang tidak tepat," katanya.
Karena itu, menurut Gus Nabil, pemerintah harus tansparan soal penggunaan anggaran Rp405,1 triliun. Harus ada laporan yang bisa dimonitor bersama agar anggaran ini benar-benar untuk penanganan Covid-19 dan kemaslahatan warga Indonesia.
"Transparansi anggaran ini sangat penting agar Indonesia bisa secepatnya menangani Covid-19 dan bangkit dari krisis," urainya.
Dia mengajak semua pihak untuk mendukung MK untuk merespons gugatan dengan mekanisme hukum yang ada, dengan berharap hasil yang sebaik-baiknya. "Sejalan dengan itu, mari terus bekerjasama dan saling menjaga agar kita tetap kuat, dan bersama-sama melewati pandemi Covid-19 ini," tuturnya.
(dam)
tulis komentar anda