Kerumunan Jokowi di NTT, Demokrat: Presiden Menguji Kapolri, Mantan Ajudannya
Kamis, 25 Februari 2021 - 10:37 WIB
Di sisi, politikus Partai Demokrat ini menganggap, peristiwa ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat NTT rela mati, rela korbankan dirinya terpapar Covid-19 hanya untuk melihat langsung wajah Presiden, pemimpin yang mereka cintai.
"Presiden mau menguji bahwa setelah divaksin dia menjadi kebal atau imun meningkat. Salute untuk Presiden Jokowi yang langsung menyapa rakyatnya tanpa takut terpapar Covid," ucapnya.
(Baca: Kerumunan Jokowi Langgar Prokes, KSP Bilang ItuTak Bisa Terhindarkan)
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini mengatakan, dalam peristiwa itu Kapolri harus menindak presidennya, karena semua orang sama di depan hukum yakni equality before the law. Presiden jika terlibat korupsi pun, Kapolri atau KPK atau Jaksa Agung harus berani memeriksa, dan bila perlu tangkap dan tahan.
"Itu hukum kita, hukum di negara kita. Konstitusi tidak memberi kekebalan hukum apapun kepada presiden. Ingat, di negara kita Ketua MA pernah diperiksa KPK, Ketua MK ditangkap KPK, ketua DPR ditangkap KPK, Ketua DPD ditangkap KPK bahkan Ketua BPK juga diperiksa KPK. So, this is legal case, soal penerapan hukum yang adil dan nondiskriminasi di negara kita, negara hukum RI," tukasnya.
"Presiden mau menguji bahwa setelah divaksin dia menjadi kebal atau imun meningkat. Salute untuk Presiden Jokowi yang langsung menyapa rakyatnya tanpa takut terpapar Covid," ucapnya.
(Baca: Kerumunan Jokowi Langgar Prokes, KSP Bilang ItuTak Bisa Terhindarkan)
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini mengatakan, dalam peristiwa itu Kapolri harus menindak presidennya, karena semua orang sama di depan hukum yakni equality before the law. Presiden jika terlibat korupsi pun, Kapolri atau KPK atau Jaksa Agung harus berani memeriksa, dan bila perlu tangkap dan tahan.
"Itu hukum kita, hukum di negara kita. Konstitusi tidak memberi kekebalan hukum apapun kepada presiden. Ingat, di negara kita Ketua MA pernah diperiksa KPK, Ketua MK ditangkap KPK, ketua DPR ditangkap KPK, Ketua DPD ditangkap KPK bahkan Ketua BPK juga diperiksa KPK. So, this is legal case, soal penerapan hukum yang adil dan nondiskriminasi di negara kita, negara hukum RI," tukasnya.
(muh)
Lihat Juga :