PKB Tolak Revisi UU Pilkada karena Belum Dijalankan 100 Persen
Selasa, 23 Februari 2021 - 13:03 WIB
"Ketentuan jadwal pilkada serentak November 2024 yang diatur pada Pasal 201 ayat 8 UU ini, beri kesempatan dipraktikkan terlebih dahulu. Setelah itu, baru dilakukan evaluasi," tambah Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Lebih lanjut Luqman mengatakan, untuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sejak awal PKB pada posisi menginginkan revisi guna memperbaiki berbagai aturan pemilu yang tertuang dalam UU ini. Dalam konteks ini, menurutnya, UU Pemilu telah dilaksanakan 100% pada Pemilu 2019 yang lalu. "Tentu PKB telah melakukan evaluasi mendalam atas pelaksanaan Pemilu 2019," ucapnya.
Baca juga: Pilkada 2022 Ditiadakan Hanya untuk Ganjal Anies Baswedan? Refly Harun: Kebangetan Juga
Di sisi lain, ia menyatakan, kebutuhan melakukan revisi seuatu UU, dalam hal ini UU Pemilu, menurut partainya harus melihat dua aspek penting. Aspek tersebut juga didasarkan pada pengalaman pelaksanaan Pemilu 2019. "Yakni, aspek substansi materi legislasi yang bersumber dari evaluasi Pemilu 2019 dan aspek prosedur dan mekanisme pembentukan UU," tandasnya.
Lebih lanjut Luqman mengatakan, untuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sejak awal PKB pada posisi menginginkan revisi guna memperbaiki berbagai aturan pemilu yang tertuang dalam UU ini. Dalam konteks ini, menurutnya, UU Pemilu telah dilaksanakan 100% pada Pemilu 2019 yang lalu. "Tentu PKB telah melakukan evaluasi mendalam atas pelaksanaan Pemilu 2019," ucapnya.
Baca juga: Pilkada 2022 Ditiadakan Hanya untuk Ganjal Anies Baswedan? Refly Harun: Kebangetan Juga
Di sisi lain, ia menyatakan, kebutuhan melakukan revisi seuatu UU, dalam hal ini UU Pemilu, menurut partainya harus melihat dua aspek penting. Aspek tersebut juga didasarkan pada pengalaman pelaksanaan Pemilu 2019. "Yakni, aspek substansi materi legislasi yang bersumber dari evaluasi Pemilu 2019 dan aspek prosedur dan mekanisme pembentukan UU," tandasnya.
(zik)
Lihat Juga :