Bangun Narasi Menyejukkan Juga Bagian Perjuangan Lawan COVID-19
Senin, 22 Februari 2021 - 11:13 WIB
Pernyataan Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono yang meragukan vaksin Nusantara (Vaknus) ditanggapi oleh Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Foto/dpr.go.id
JAKARTA - Pernyataan Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono yang meragukan vaksin Nusantara (Vaknus) ditanggapi oleh Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Rahmad mengajak semua pihak yang mengerti soal vaksin dan pengendalian COVID-19 untuk berpikir positif, termasuk apapun berkaitan dengan sebuah penelitian.
"Apalagi statement dan narasi yang disampaikan bisa membingungkan masyarakat. Apalagi penelitian ini melibatkan perguruan tinggi ternama dan sudah masuk dalam list WHO. Tentu kredibilitas seperti Undip pasti taruhannya bila penelitiannya tidak kredibel," ujar Rahmad Handoyo, Senin (22/2/2021). Baca juga: Mulai Uji Klinis Kedua, Epidemiolog Beri Dua Catatan Terhadap Vaksin Nusantara
Menurut dia, aman tidaknya sebuah vaksin COVID-19 bukan ranah akademisi untuk mengeluarkan persetujuan atau penilaian. "Bukan juga seorang epidemiolog, tapi ada tugas negara lewat BPOM amanah rakyat yang bertugas memutuskan layak dan tidaknya setelah menilai uji klinis, BPOM yang menentukan," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Dia melanjutkan rakyat percaya bahwa BPOM tidak bisa didikte. Maka itu, dia mengajak semua pihak untuk memberikan 'karpet merah' kepada siapapun dan institusi manapun yang sedang berupaya berjuang menemukan vaksin COVID-19.
"Apalagi statement dan narasi yang disampaikan bisa membingungkan masyarakat. Apalagi penelitian ini melibatkan perguruan tinggi ternama dan sudah masuk dalam list WHO. Tentu kredibilitas seperti Undip pasti taruhannya bila penelitiannya tidak kredibel," ujar Rahmad Handoyo, Senin (22/2/2021). Baca juga: Mulai Uji Klinis Kedua, Epidemiolog Beri Dua Catatan Terhadap Vaksin Nusantara
Menurut dia, aman tidaknya sebuah vaksin COVID-19 bukan ranah akademisi untuk mengeluarkan persetujuan atau penilaian. "Bukan juga seorang epidemiolog, tapi ada tugas negara lewat BPOM amanah rakyat yang bertugas memutuskan layak dan tidaknya setelah menilai uji klinis, BPOM yang menentukan," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Dia melanjutkan rakyat percaya bahwa BPOM tidak bisa didikte. Maka itu, dia mengajak semua pihak untuk memberikan 'karpet merah' kepada siapapun dan institusi manapun yang sedang berupaya berjuang menemukan vaksin COVID-19.
Lihat Juga :