Polemik SKB Seragam Sekolah, Kemendikbud Diminta Segera Buka Ruang Dialog
Rabu, 17 Februari 2021 - 19:56 WIB
(Baca:HNW Dukung MUI Revisi SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah)
Di sisi lain, Huda melihat Walkot Padang Pariaman belum melihat secara utuh SKB 3 Menteri ini. Hal itu bisa dilihat dari beberapa poin pernyataannya. Pertama dia sepertinya tidak paham jika SKB 3 menteri itu hanya berlaku bagi sekolah di bawah kendali pemda atau sekolah negeri.
"Dia menyebut bagaimana penerapan SKB 3 menteri di SDIT, padahal umumnya SDIT dikelola swasta," kata Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini
Kedua, lanjut dia, tidak bisa dibenarkan jika dia mengklaim tidak ada keberatan pemakaian seragam dari siswa di pariaman terutama non muslim untuk pakai jilbab dengan alasan bahwa mayoritas pariaman homogen beragama Islam. Dia menduga, bisa jadi keberatan non-muslim pake seragam berjilbab itu tidak tersuarakan.
"Ketiga sudah keharusan pemda menjalankan aturan di atasnya termasuk SKB 3 menteri. Otonomi daerah tidak boleh menghalangi kewajiban daerah patuh pada pemerintah pusat," paparnya.
Di sisi lain, Huda melihat Walkot Padang Pariaman belum melihat secara utuh SKB 3 Menteri ini. Hal itu bisa dilihat dari beberapa poin pernyataannya. Pertama dia sepertinya tidak paham jika SKB 3 menteri itu hanya berlaku bagi sekolah di bawah kendali pemda atau sekolah negeri.
"Dia menyebut bagaimana penerapan SKB 3 menteri di SDIT, padahal umumnya SDIT dikelola swasta," kata Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini
Kedua, lanjut dia, tidak bisa dibenarkan jika dia mengklaim tidak ada keberatan pemakaian seragam dari siswa di pariaman terutama non muslim untuk pakai jilbab dengan alasan bahwa mayoritas pariaman homogen beragama Islam. Dia menduga, bisa jadi keberatan non-muslim pake seragam berjilbab itu tidak tersuarakan.
"Ketiga sudah keharusan pemda menjalankan aturan di atasnya termasuk SKB 3 menteri. Otonomi daerah tidak boleh menghalangi kewajiban daerah patuh pada pemerintah pusat," paparnya.
(muh)
Lihat Juga :