Ketua Pemuda Muhammadiyah: Presiden Selalu Disalahkan Ketika Seseorang Terjerat UU ITE
Rabu, 17 Februari 2021 - 10:45 WIB
Baca juga: Revisi UU ITE Harus Selaraskan Aspek HAM, Ketertiban Sosial, dan Keadilan
Menurut Razikin, jika UU ITE tidak direvisi, dipastikan tetap akan menjadi beban bagi siapa pun pemerintahnya, dan potensial disalahgunakan terutama pasal 27 dan pasal 28 yang dianggap pasal karet. "Sekarang Presiden Jokowi menanggung beban atas keberadaan UU ITE, dan kelihatannya rencana revisi UU ITE ini dimaksudkan untuk mengakhir beban tersebut," katanya.
Razikin melihat sebagian pihak menuduh Presiden Jokowi antikritik, karena adanya saling lapor sesama masyarakat atas pelanggaran UU ITE. "Saya melihat inilah konsekuensi keberadaan pasal-pasal karet dalam UU ITE," ungkapnya.
Menurut Razikin, jika UU ITE tidak direvisi, dipastikan tetap akan menjadi beban bagi siapa pun pemerintahnya, dan potensial disalahgunakan terutama pasal 27 dan pasal 28 yang dianggap pasal karet. "Sekarang Presiden Jokowi menanggung beban atas keberadaan UU ITE, dan kelihatannya rencana revisi UU ITE ini dimaksudkan untuk mengakhir beban tersebut," katanya.
Razikin melihat sebagian pihak menuduh Presiden Jokowi antikritik, karena adanya saling lapor sesama masyarakat atas pelanggaran UU ITE. "Saya melihat inilah konsekuensi keberadaan pasal-pasal karet dalam UU ITE," ungkapnya.
Lihat Juga :