Kecurigaan PD-PKS Soal Revisi UU Pemilu, Pengamat: Ibarat Menepuk Air di Dulang
Senin, 15 Februari 2021 - 09:13 WIB
Meski demikian, Karyono menilai, sikap Demokrat yang menunjukkan konsistensi dalam mendorong pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 tersebut bisa menjadi energi positif untuk menuai simpati publik, khususnya yang tidak sependapat dengan pelaksanaan pilkada 2024. Isu ini nampaknya telah dikapitalisasi Demokrat untuk membangun sentimen publik. "Untuk itu, Demokrat memang sebaiknya memposisikan secara diametral dengan membuat diferensiasi isu dengan partai politik pendukung pemerintah untuk menyasar ceruk pemilih oposan agar tidak diambil PKS semua," tutur mantan Peneliti LSI Denny JA itu.
Di sisi lain, dugaan Irwan yang menyebut di balik usulan pelaksanaan pilkada 2024 ada kepentingan politik Presiden Jokowi ingin mengusung Gibran dalam pentas pilkada DKI merupakan hal biasa dan lumrah dalam percaturan politik. Sama wajarnya jika seandainya nanti Gibran maju di pilkada DKI. "Dugaan ini bisa benar bisa tidak. Tetapi, hemat saya, maju tidaknya Gibran di DKI akan tergantung sukses tidaknya dia memimpin di Kota Solo," katanya.
Tapi, terlepas benar atau tidak tudingan Demokrat yang menyebut ada kepentingan Presiden Jokowi mendorong putranya dalam kontestasi pilkada DKI Jakarta pada Pilkada Serentak 2024, pernyataan ini bisa menjadi salah satu indikator bahwa Demokrat mulai galak dengan pusat kekuasaan. Menurutnya, pernyataan Irwan dan sejumlah elit Demokrat lainnya jika dihubungkan dengan serangan yang dilancarkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta para kader Demokrat ke jantung kekuasaan bisa menjadi sinyal bahwa Demokrat telah mencoba melakukan reposisi dari oposisi setengah hati menjadi oposisi sejati.
"Tapi, asumsi ini belum tentu terbukti. Pasalnya, tidak mudah untuk merubah karakter dan tipologi Demokrat yang sudah terlanjur menempatkan diri sebagai penyeimbang terhadap kekuasaan saat ini. Selain itu, Demokrat masih sangat dipengaruhi SBY yang karakter politiknya cenderung di tengah," pungkasnya. (Rakhmat)
Di sisi lain, dugaan Irwan yang menyebut di balik usulan pelaksanaan pilkada 2024 ada kepentingan politik Presiden Jokowi ingin mengusung Gibran dalam pentas pilkada DKI merupakan hal biasa dan lumrah dalam percaturan politik. Sama wajarnya jika seandainya nanti Gibran maju di pilkada DKI. "Dugaan ini bisa benar bisa tidak. Tetapi, hemat saya, maju tidaknya Gibran di DKI akan tergantung sukses tidaknya dia memimpin di Kota Solo," katanya.
Tapi, terlepas benar atau tidak tudingan Demokrat yang menyebut ada kepentingan Presiden Jokowi mendorong putranya dalam kontestasi pilkada DKI Jakarta pada Pilkada Serentak 2024, pernyataan ini bisa menjadi salah satu indikator bahwa Demokrat mulai galak dengan pusat kekuasaan. Menurutnya, pernyataan Irwan dan sejumlah elit Demokrat lainnya jika dihubungkan dengan serangan yang dilancarkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta para kader Demokrat ke jantung kekuasaan bisa menjadi sinyal bahwa Demokrat telah mencoba melakukan reposisi dari oposisi setengah hati menjadi oposisi sejati.
"Tapi, asumsi ini belum tentu terbukti. Pasalnya, tidak mudah untuk merubah karakter dan tipologi Demokrat yang sudah terlanjur menempatkan diri sebagai penyeimbang terhadap kekuasaan saat ini. Selain itu, Demokrat masih sangat dipengaruhi SBY yang karakter politiknya cenderung di tengah," pungkasnya. (Rakhmat)
(cip)
Lihat Juga :