Relawan Jokowi Minta Moeldoko Jangan Bikin Gaduh, 2024 Masih Lama
Minggu, 14 Februari 2021 - 09:20 WIB
Adi, yang juga Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) menilai sejauh ini pemerintah terlihat belum mampu menangani persoalan pandemi COVID-19. “Sudah setahun lebih persoalan pandemi ini menimpa Indonesia bukannya pulih malah semakin terpuruk. Rakyat makin sulit buat bertahan hidup, sementara data angka COVID-19 makin meningkat setiap harinya,” jelas Adi.
“Pak Moeldoko seharusnya tidak bodoh dalam mengambil tindakan. Beliau adalah pejabat publik yang dipercaya menjadi perpanjangan tangan presiden,” ucapnya, “Ini tidak dibenarkan bahkan tidak patut didukung,” imbuh dia.
Langkah-langkah Moeldoko melakukan upaya kudeta di tubuh Demokrat kontra produktif serta bertolak belakang dengan apa yang sedang dilakukan Presiden Jokowi dalam memulihkan kondisi Indonesia agar keluar dari situasi pandemi. Gerakan nasional ini kecewa terhadap tindakan Moeldoko, apalagi beredar kabar presiden merestui isu kudeta tersebut. Baca juga: Bela Din Syamsuddin, Ulil Abshar Abdalla: Label Radikal Jadi Alat Pembungkam
“Sungguh sangat memalukan dan sangat menciderai nama baik Presiden di tengah konsentrasi pemerintah yang sedang fokus bekerja menyelamatkan kondisi negara dari krisis kesehatan dan ekonomi,” tuturnya.
Upaya pengambilalihan paksa ini diungkapkan pertama kali oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam jumpa pers (1/2) di DPP Partai Demokrat, Jakarta. AHY juga mengungkapkan telah mengirim surat pada Presiden untuk meminta klarifikasi tentang keterlibatan pejabat Istana serta klaim bahwa presiden merestui upaya tersebut.
“Pak Moeldoko seharusnya tidak bodoh dalam mengambil tindakan. Beliau adalah pejabat publik yang dipercaya menjadi perpanjangan tangan presiden,” ucapnya, “Ini tidak dibenarkan bahkan tidak patut didukung,” imbuh dia.
Langkah-langkah Moeldoko melakukan upaya kudeta di tubuh Demokrat kontra produktif serta bertolak belakang dengan apa yang sedang dilakukan Presiden Jokowi dalam memulihkan kondisi Indonesia agar keluar dari situasi pandemi. Gerakan nasional ini kecewa terhadap tindakan Moeldoko, apalagi beredar kabar presiden merestui isu kudeta tersebut. Baca juga: Bela Din Syamsuddin, Ulil Abshar Abdalla: Label Radikal Jadi Alat Pembungkam
“Sungguh sangat memalukan dan sangat menciderai nama baik Presiden di tengah konsentrasi pemerintah yang sedang fokus bekerja menyelamatkan kondisi negara dari krisis kesehatan dan ekonomi,” tuturnya.
Upaya pengambilalihan paksa ini diungkapkan pertama kali oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam jumpa pers (1/2) di DPP Partai Demokrat, Jakarta. AHY juga mengungkapkan telah mengirim surat pada Presiden untuk meminta klarifikasi tentang keterlibatan pejabat Istana serta klaim bahwa presiden merestui upaya tersebut.
Lihat Juga :