Relawan Jokowi Minta Moeldoko Jangan Bikin Gaduh, 2024 Masih Lama
Minggu, 14 Februari 2021 - 09:20 WIB
Koordinator GN-RBJ, Adi Kurniawan menilai Kepala KSP, Moeldoko seharusnya fokus bantu Presiden pikirkan nasib Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Upaya ambil alih paksa ( kudeta) Partai Demokrat tidak hanya meresahkan pengurus dan kader partai tersebut dan elemen-elemen masyarakat sipil yang kritis lainnya tapi juga para relawan Presiden Jokowi. Mereka gelisah karena manuver Kepala KSP, Moeldoko ini mengganggu nama baik presiden dan pemerintah.
“Sebagai Kepala KSP, Pak Moeldoko seharusnya fokus bantu Presiden pikirkan nasib Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Bukan malah sibuk melakukan manuver politik,” ujar Adi Kurniawan, Koordinator Gerakan Nasional Rakyat Bersama Jokowi (GN-RBJ) dalam keterangannya, Minggu (14/2/2021).
“Jangan sampai kepercayaan rakyat makin berkurang. Jadi, stoplah buat gaduh, 2024 masih lama. Jangan ngebet duluan. Fokus tangani Pandemi COVID-19 lebih penting ketimbang urus Partai Demokrat,” sambungnya.
Adi, yang juga Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) menilai sejauh ini pemerintah terlihat belum mampu menangani persoalan pandemi COVID-19. “Sudah setahun lebih persoalan pandemi ini menimpa Indonesia bukannya pulih malah semakin terpuruk. Rakyat makin sulit buat bertahan hidup, sementara data angka COVID-19 makin meningkat setiap harinya,” jelas Adi.
“Pak Moeldoko seharusnya tidak bodoh dalam mengambil tindakan. Beliau adalah pejabat publik yang dipercaya menjadi perpanjangan tangan presiden,” ucapnya, “Ini tidak dibenarkan bahkan tidak patut didukung,” imbuh dia.
Langkah-langkah Moeldoko melakukan upaya kudeta di tubuh Demokrat kontra produktif serta bertolak belakang dengan apa yang sedang dilakukan Presiden Jokowi dalam memulihkan kondisi Indonesia agar keluar dari situasi pandemi. Gerakan nasional ini kecewa terhadap tindakan Moeldoko, apalagi beredar kabar presiden merestui isu kudeta tersebut.
“Sungguh sangat memalukan dan sangat menciderai nama baik Presiden di tengah konsentrasi pemerintah yang sedang fokus bekerja menyelamatkan kondisi negara dari krisis kesehatan dan ekonomi,” tuturnya.
Upaya pengambilalihan paksa ini diungkapkan pertama kali oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam jumpa pers (1/2) di DPP Partai Demokrat, Jakarta. AHY juga mengungkapkan telah mengirim surat pada Presiden untuk meminta klarifikasi tentang keterlibatan pejabat Istana serta klaim bahwa presiden merestui upaya tersebut.
Moeldoko tidak menyangkal. Ia mengakui bertemu dengan sejumlah kader Demokrat untuk ngopi-ngopi dan berdalih ada perselisihan internal. Tapi alasan-alasan ini terbantahkan ketika diberitakan Presiden Jokowi menegur Moeldoko atas manuvernya ini (5/2).
Karena itu, Adi meminta Moeldoko agar segera berhenti membuat kegaduhan dan meminta maaf sekaligus mengklarifikasi kepada rakyat terkait keterlibatannya dalam isu kudeta tersebut.
“Apalagi ini menyangkut nama baik presiden dan pemerintah. Jangan sampai kepercayaan rakyat makin berkurang. Apa perlu kita giring rakyat dukung AHY sekalian biar mikir?” kata Adi mengakhiri.
“Sebagai Kepala KSP, Pak Moeldoko seharusnya fokus bantu Presiden pikirkan nasib Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Bukan malah sibuk melakukan manuver politik,” ujar Adi Kurniawan, Koordinator Gerakan Nasional Rakyat Bersama Jokowi (GN-RBJ) dalam keterangannya, Minggu (14/2/2021).
“Jangan sampai kepercayaan rakyat makin berkurang. Jadi, stoplah buat gaduh, 2024 masih lama. Jangan ngebet duluan. Fokus tangani Pandemi COVID-19 lebih penting ketimbang urus Partai Demokrat,” sambungnya.
Adi, yang juga Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) menilai sejauh ini pemerintah terlihat belum mampu menangani persoalan pandemi COVID-19. “Sudah setahun lebih persoalan pandemi ini menimpa Indonesia bukannya pulih malah semakin terpuruk. Rakyat makin sulit buat bertahan hidup, sementara data angka COVID-19 makin meningkat setiap harinya,” jelas Adi.
“Pak Moeldoko seharusnya tidak bodoh dalam mengambil tindakan. Beliau adalah pejabat publik yang dipercaya menjadi perpanjangan tangan presiden,” ucapnya, “Ini tidak dibenarkan bahkan tidak patut didukung,” imbuh dia.
Langkah-langkah Moeldoko melakukan upaya kudeta di tubuh Demokrat kontra produktif serta bertolak belakang dengan apa yang sedang dilakukan Presiden Jokowi dalam memulihkan kondisi Indonesia agar keluar dari situasi pandemi. Gerakan nasional ini kecewa terhadap tindakan Moeldoko, apalagi beredar kabar presiden merestui isu kudeta tersebut.
“Sungguh sangat memalukan dan sangat menciderai nama baik Presiden di tengah konsentrasi pemerintah yang sedang fokus bekerja menyelamatkan kondisi negara dari krisis kesehatan dan ekonomi,” tuturnya.
Upaya pengambilalihan paksa ini diungkapkan pertama kali oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam jumpa pers (1/2) di DPP Partai Demokrat, Jakarta. AHY juga mengungkapkan telah mengirim surat pada Presiden untuk meminta klarifikasi tentang keterlibatan pejabat Istana serta klaim bahwa presiden merestui upaya tersebut.
Moeldoko tidak menyangkal. Ia mengakui bertemu dengan sejumlah kader Demokrat untuk ngopi-ngopi dan berdalih ada perselisihan internal. Tapi alasan-alasan ini terbantahkan ketika diberitakan Presiden Jokowi menegur Moeldoko atas manuvernya ini (5/2).
Karena itu, Adi meminta Moeldoko agar segera berhenti membuat kegaduhan dan meminta maaf sekaligus mengklarifikasi kepada rakyat terkait keterlibatannya dalam isu kudeta tersebut.
“Apalagi ini menyangkut nama baik presiden dan pemerintah. Jangan sampai kepercayaan rakyat makin berkurang. Apa perlu kita giring rakyat dukung AHY sekalian biar mikir?” kata Adi mengakhiri.
(kri)
tulis komentar anda