Parpol Koalisi Kompak Tolak Revisi UU Pemilu Karena Ingin Jaga Wibawa Jokowi
Sabtu, 13 Februari 2021 - 07:31 WIB
Menurut Ujang, sangatlah tidak mungkin jika pemerintah tak menghendaki revisi UU Pemilu, tetapi partai pendukungnya malah bertolak belakang. Karena itu, isu ini menjadi gambaran bahwa koalisi Jokowi-Ma'ruf di DPR ingin menunjukkan soliditas.
Baca juga: Fraksi DPR Sepakat Tunda Pembahasan RUU Pemilu
"Masa iya pemerintah menolak revisi. Tapi partai-partainya merevisi. Untuk menjaga wibawa Jokowi dan agar koalisi Jokowi terlihat solid, maka Jokowi bisa saja perintahkan partai-partai koalisinya untuk mendukung sikap pemerintah, yaitu menolak revisi," katanya.
Salah satu isu penting dalam revisi UU Pemilu adalah normalisasi Pilkada pada 2022 dan 2023. Beredar kabar penolakan parpol koalisi terhadap revisi UU Pemilu terjadi atas permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun isu tersebut dibantah Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman.
"Perdebatan tersebut ada di DPR, pemerintah tidak terlibat. Pemerintah fokus menangani pandemi COVID-19, memulihkan ekonomi rakyat," ujar Fadjroel saat dihubungi MNC Portal, Kamis, 11 Februari 2021 malam.
Baca juga: Fraksi DPR Sepakat Tunda Pembahasan RUU Pemilu
"Masa iya pemerintah menolak revisi. Tapi partai-partainya merevisi. Untuk menjaga wibawa Jokowi dan agar koalisi Jokowi terlihat solid, maka Jokowi bisa saja perintahkan partai-partai koalisinya untuk mendukung sikap pemerintah, yaitu menolak revisi," katanya.
Salah satu isu penting dalam revisi UU Pemilu adalah normalisasi Pilkada pada 2022 dan 2023. Beredar kabar penolakan parpol koalisi terhadap revisi UU Pemilu terjadi atas permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun isu tersebut dibantah Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman.
"Perdebatan tersebut ada di DPR, pemerintah tidak terlibat. Pemerintah fokus menangani pandemi COVID-19, memulihkan ekonomi rakyat," ujar Fadjroel saat dihubungi MNC Portal, Kamis, 11 Februari 2021 malam.
(abd)
Lihat Juga :