Presiden PKS Sebut Indonesia Masuk Kategori Cacat Demokrasi
Jum'at, 12 Februari 2021 - 19:11 WIB
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu mengatakan, Indonesia masuk dalam kategori cacat demokrasi. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu menyampaikan pendapatnya mengenai indeks demokrasi Indonesia yang terus mengalami penurunan dan bahkan, menjadi yang terendah selama 14 tahun terakhir berdasarkan data dari The Economist Intelligence Unit (EIU), sehingga Indonesia masuk kategori cacat demokrasi.
“Indonesia masuk dalam kategori cacat demokrasi, dengan indeks demokrasi yang mengalami penurunan dengan skor 6,3. Menjadi skor terendah dalam 14 tahun terakhir,” kata Syaikhu dalam peluncuran Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI secara daring di PKS TV, Jumat (12/2/2021).
Mantan Wakil Wali Kota Bekasi ini juga menyampaikan, berdasarkan data pada Oktober 2020, kebebasan sipil di Indonesia semakin terancam. Hal ini didukung oleh data bahwa adanya 158 pelanggaran dan serangan kepada kebebasan sipil yang mengkritisi Pemerintah. Syaikhu berpandangan, kondisi penegakan hukum di Indonesia pada saat ini pun seperti runcing kepada rakyat yang mengkritisi pemerintah. Untuk itu, ia mempertanyakan bagaimana kasus-kasus penegakan hukum terlalu runcing kepada rakyat kecil, tetapi oknum yang menjadi provokator dan rasialis seakan kebal hukum. “Substansi demokrasi adalah terwujudnya rasa keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya. Baca juga: LP3ES Sebut Demokrasi di Indonesia Alami Kemunduran Serius
Kemudian, legislator Senayan ini juga menyinggung mengenai partisipasi publik yang semakin tergerus dan tidak dilibatkan secara penuh dalam proses pengambilan kebijakan, padahal partisipasi publik ini perannya sangat penting. “Berbagai demonstrasi yang massive seolah dianggap angin lalu oleh pemangku kebijakan. Padahal partisipasi publik sangat penting dan dibutuhkan dalam rangka menciptakan good governance,” tegas Syaikhu.
“Indonesia masuk dalam kategori cacat demokrasi, dengan indeks demokrasi yang mengalami penurunan dengan skor 6,3. Menjadi skor terendah dalam 14 tahun terakhir,” kata Syaikhu dalam peluncuran Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI secara daring di PKS TV, Jumat (12/2/2021).
Mantan Wakil Wali Kota Bekasi ini juga menyampaikan, berdasarkan data pada Oktober 2020, kebebasan sipil di Indonesia semakin terancam. Hal ini didukung oleh data bahwa adanya 158 pelanggaran dan serangan kepada kebebasan sipil yang mengkritisi Pemerintah. Syaikhu berpandangan, kondisi penegakan hukum di Indonesia pada saat ini pun seperti runcing kepada rakyat yang mengkritisi pemerintah. Untuk itu, ia mempertanyakan bagaimana kasus-kasus penegakan hukum terlalu runcing kepada rakyat kecil, tetapi oknum yang menjadi provokator dan rasialis seakan kebal hukum. “Substansi demokrasi adalah terwujudnya rasa keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya. Baca juga: LP3ES Sebut Demokrasi di Indonesia Alami Kemunduran Serius
Kemudian, legislator Senayan ini juga menyinggung mengenai partisipasi publik yang semakin tergerus dan tidak dilibatkan secara penuh dalam proses pengambilan kebijakan, padahal partisipasi publik ini perannya sangat penting. “Berbagai demonstrasi yang massive seolah dianggap angin lalu oleh pemangku kebijakan. Padahal partisipasi publik sangat penting dan dibutuhkan dalam rangka menciptakan good governance,” tegas Syaikhu.
(cip)
tulis komentar anda