Usia Produktif Indonesia 191 Juta Jiwa, BKKBN: Harus Dimanfaatkan bagi Kesejahteraan Penduduk
Kamis, 04 Februari 2021 - 15:26 WIB
Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo pun mengatakan jumlah penduduk Indonesia usia produktif harus dimanfaatkan bagi meningkatnya kesejahteraan penduduk. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Dari hasil sensus penduduk pada 2020 tercatat penduduk Indonesia didominasi oleh usia produktif 15 sampai 64 tahun sekitar 191 juta jiwa. Jumlah usia produktif ini sebesar 70,72% dari total penduduk Indonesia sebanyak 270,2 juta jiwa.
Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ), Hasto Wardoyo pun mengatakan jumlah penduduk Indonesia usia produktif harus dimanfaatkan bagi meningkatnya kesejahteraan penduduk.
“Ini merupakan peluang bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan sekaligus juga meningkatkan pendapatan dan daya saing terhadap negara-negara lain,” ujar Hasto dalam Webinar Implikasi Hasil Sensus Penduduk 2020 Terhadap Kebijakan Pembangunan Kependudukan, Kamis (4/2/2021).
Hasto mengatakan bahwa pembangunan kesehatan dan pendidikan berkualitas serta pembangunan keluarga menjadi prasyarat mutlak terciptanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Oleh karenanya, kata Hasto, strategi yang digunakan adalah menggunakan human capital life cycle. "Siklus tersebut dapat dipilah menjadi 5 fase," ucapnya.
Fase pertama yaitu pemerintah melakukan penguatan intervensi paket gizi pada ibu hamil, balita. “Dan juga jangan lupa revitalisasi Posyandu dengan memanfaatkan dana Desa. Dan juga ada program 1.000 hari kehidupan pertama yang ini harus didukung oleh semuanya dan juga pendidikan secara holistik dalam PAUD dan juga implementasi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2017 dengan penguatan pendidikan karakter,” jelas Hasto.
Pada fase kedua, dilakukan upaya pemerataan akses pendidikan terutama adalah pendidikan dasar dan juga menengah melalui wajib belajar 12 tahun. “Dan kemudian juga didukung dengan adanya program Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta pemerataan mutu revitalisasi kurikulum dan juga revitalisasi SMA, serta akreditasi SMK,” tutur Hasto.
Fase ketiga, kata Hasto yakni dilakukan upaya pemerataan akses pendidikan tinggi melalui program Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah dan juga ada beasiswa LPDP, serta juga revitalisasi pendidikan tinggi Vokasi melalui penggunaan 500 Politeknik baru.
“Pada fase keempat, tentu pemerintah menyediakan kartu pra kerja dan juga program pendidikan pranikah. Dan yang fase kelima adalah pemerintah menyediakan perlindungan sosial, kesehatan, keamanan dan juga kenyamanan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi para lansia,” tutup Hasto.
Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ), Hasto Wardoyo pun mengatakan jumlah penduduk Indonesia usia produktif harus dimanfaatkan bagi meningkatnya kesejahteraan penduduk.
“Ini merupakan peluang bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan sekaligus juga meningkatkan pendapatan dan daya saing terhadap negara-negara lain,” ujar Hasto dalam Webinar Implikasi Hasil Sensus Penduduk 2020 Terhadap Kebijakan Pembangunan Kependudukan, Kamis (4/2/2021).
Hasto mengatakan bahwa pembangunan kesehatan dan pendidikan berkualitas serta pembangunan keluarga menjadi prasyarat mutlak terciptanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Oleh karenanya, kata Hasto, strategi yang digunakan adalah menggunakan human capital life cycle. "Siklus tersebut dapat dipilah menjadi 5 fase," ucapnya.
Fase pertama yaitu pemerintah melakukan penguatan intervensi paket gizi pada ibu hamil, balita. “Dan juga jangan lupa revitalisasi Posyandu dengan memanfaatkan dana Desa. Dan juga ada program 1.000 hari kehidupan pertama yang ini harus didukung oleh semuanya dan juga pendidikan secara holistik dalam PAUD dan juga implementasi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2017 dengan penguatan pendidikan karakter,” jelas Hasto.
Pada fase kedua, dilakukan upaya pemerataan akses pendidikan terutama adalah pendidikan dasar dan juga menengah melalui wajib belajar 12 tahun. “Dan kemudian juga didukung dengan adanya program Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta pemerataan mutu revitalisasi kurikulum dan juga revitalisasi SMA, serta akreditasi SMK,” tutur Hasto.
Fase ketiga, kata Hasto yakni dilakukan upaya pemerataan akses pendidikan tinggi melalui program Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah dan juga ada beasiswa LPDP, serta juga revitalisasi pendidikan tinggi Vokasi melalui penggunaan 500 Politeknik baru.
Baca Juga
“Pada fase keempat, tentu pemerintah menyediakan kartu pra kerja dan juga program pendidikan pranikah. Dan yang fase kelima adalah pemerintah menyediakan perlindungan sosial, kesehatan, keamanan dan juga kenyamanan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi para lansia,” tutup Hasto.
(kri)
tulis komentar anda