Korban Sriwijaya Disarankan Tak Buru-Buru Tanda Tangani Pembebasan Pertanggungjawaban Asuransi
Kamis, 04 Februari 2021 - 15:05 WIB
Prosesi pemakaman Kapten Afwan Pilot Sriwijaya Air SJ 182 dilangsungkan pada Sabtu (30/1/2021). FOTO/SINDOnews/YORRI FARLI
JAKARTA - Korban kecelakaan Sriwijaya SJ-182 diduga sedang ditekan dan didekati untuk menandatangani pembebasan pertanggungjawaban asuransi terlalu cepat. Hal itu diungkapkan Sanjiv N Singh, Professional Law Corporation (SNS) dan Indrajana Law Group, Professional Law Corporation (ILG).
Sanjiv merupakan kuasa hukum dari 16 keluarga yang melakukan gugatan terhadap Boeing atas kecelakaan Lion Air JT61-0 pada 2018.
Menurut Sanjiv, praktik permintaan pembebasan pertanggungjawaban asuransi serupa juga pernah dialami oleh korban kecelakaan Lion Air JT61-0. "Kami akan sangat terkejut jika ini terjadi lagi, hanya saja kali ini kami ingin mengumumkan kepada publik untuk melindungi keluarga SJ-182 ini dari perilaku para predator tersebut," kata Sanjiv dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/2/2021).
Baca juga: Besok, DPR Panggil Menhub hingga Sriwijaya Terkait Kecelakaan SJ-182
Ia mengatakan akan menghubungi Kementerian Kehakiman Amerika Serikat (AS) dan anggota Kongres untuk menanyakan apakah ada perusahaan asuransi asal AS yang berpartisipasi dalam perangkap yang menyasar para keluarga korban dengan pembebastugasan asuransi lebih awal.
Sanjiv merupakan kuasa hukum dari 16 keluarga yang melakukan gugatan terhadap Boeing atas kecelakaan Lion Air JT61-0 pada 2018.
Menurut Sanjiv, praktik permintaan pembebasan pertanggungjawaban asuransi serupa juga pernah dialami oleh korban kecelakaan Lion Air JT61-0. "Kami akan sangat terkejut jika ini terjadi lagi, hanya saja kali ini kami ingin mengumumkan kepada publik untuk melindungi keluarga SJ-182 ini dari perilaku para predator tersebut," kata Sanjiv dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/2/2021).
Baca juga: Besok, DPR Panggil Menhub hingga Sriwijaya Terkait Kecelakaan SJ-182
Ia mengatakan akan menghubungi Kementerian Kehakiman Amerika Serikat (AS) dan anggota Kongres untuk menanyakan apakah ada perusahaan asuransi asal AS yang berpartisipasi dalam perangkap yang menyasar para keluarga korban dengan pembebastugasan asuransi lebih awal.
Lihat Juga :