Kalau Tak Balas Surat AHY, Jokowi Terkesan Bekingi Upaya Kudeta
Kamis, 04 Februari 2021 - 14:02 WIB
Presiden Jokowi dinilai akan lebih tampak berkelas bila membalas surat Ketum Partai Demokrat AHY soal isu kudeta. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Sejumlah pihak menyayangkan pernyataan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan membalas surat dari Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Padahal balasan ini penting untuk menegaskan posisi presiden atas dugaan upaya pelengseran AHY oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang mengklaim atas restu Jokowi .
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyarankan agar Jokowi tetap merespons surat tersebut.
"Presiden jangan mendiamkan surat tersebut, jauh lebih berkelas dan baik presiden mengklarifikasi dan menyampaikan hak jawab dan hak koreksi terhadap surat dilayangkan partai demokrat ke presiden," kata pria yang akrab disapa Ipang itu saat dihubungi, Kamis (4/2/2021).
(Baca:Demokrat Tegaskan Upaya Kudeta AHY Persoalan Abuse of Power)
Ipang menduga, mungkin presiden memiliki dua pandangan dan pertimbagan. Pertama, tidak merespon dengan alasan tidak mau menjadi bising dan tidak mau dilibatkan pada urusan parpol lain. Kedua, membalas agar segera menjadi jelas dan terang, Partai Demokrat pun merasa dihargai karena direspons.
"Kalau nggak direspons, boleh jadi mengkonfirmasi bahwa tuduhan orang istana dan inner circle kekuasaan terlibat dan merestui upaya kudeta terhadap partai demokrat," ujarnya.
Menurut analis politik ini, akan jauh lebih berkelas jika presiden membalas surat tersebut, jangan didiamkan begitu saja. Kalaupun presiden keberatan untuk melakukan konferensi pers, menimal ada hak koreksi dan hak jawab dari istana mengklarifikasi tuduhan dan dugaan keterlibatan istana, bahwa presiden dirugikan karena namanya dicatut dan dibawa-bawa untuk "jualan" politik oknum.
"Ini jelas merugikan nama baik presiden, mencoreng Istana. Harusnya Moeldoko sadar diri mundur demi menjaga nama baik presiden dan istana," cetusnya.
(Baca:Presiden Jokowi Tak Perlu Balas Surat AHY tentang Kudeta Demokrat)
Tetapi sekali lagi, Ipang berpandangan, kalau presiden mendiamkan, tidak membalas dan mengkoreksi terkait surat yang dilayangkan AHY ke Istana, justru Jokowi seperti mengkonfirmasi apa yang dituduhkan kepadanya.
"Maka menurut pandangan masyarakat awam bahwa presiden seolah-olah terkesan memang presiden merestui, bekingi, dan mendukung upaya kudeta tersebut. Kesannya," pungkas Ipang.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyarankan agar Jokowi tetap merespons surat tersebut.
"Presiden jangan mendiamkan surat tersebut, jauh lebih berkelas dan baik presiden mengklarifikasi dan menyampaikan hak jawab dan hak koreksi terhadap surat dilayangkan partai demokrat ke presiden," kata pria yang akrab disapa Ipang itu saat dihubungi, Kamis (4/2/2021).
(Baca:Demokrat Tegaskan Upaya Kudeta AHY Persoalan Abuse of Power)
Ipang menduga, mungkin presiden memiliki dua pandangan dan pertimbagan. Pertama, tidak merespon dengan alasan tidak mau menjadi bising dan tidak mau dilibatkan pada urusan parpol lain. Kedua, membalas agar segera menjadi jelas dan terang, Partai Demokrat pun merasa dihargai karena direspons.
"Kalau nggak direspons, boleh jadi mengkonfirmasi bahwa tuduhan orang istana dan inner circle kekuasaan terlibat dan merestui upaya kudeta terhadap partai demokrat," ujarnya.
Menurut analis politik ini, akan jauh lebih berkelas jika presiden membalas surat tersebut, jangan didiamkan begitu saja. Kalaupun presiden keberatan untuk melakukan konferensi pers, menimal ada hak koreksi dan hak jawab dari istana mengklarifikasi tuduhan dan dugaan keterlibatan istana, bahwa presiden dirugikan karena namanya dicatut dan dibawa-bawa untuk "jualan" politik oknum.
"Ini jelas merugikan nama baik presiden, mencoreng Istana. Harusnya Moeldoko sadar diri mundur demi menjaga nama baik presiden dan istana," cetusnya.
(Baca:Presiden Jokowi Tak Perlu Balas Surat AHY tentang Kudeta Demokrat)
Tetapi sekali lagi, Ipang berpandangan, kalau presiden mendiamkan, tidak membalas dan mengkoreksi terkait surat yang dilayangkan AHY ke Istana, justru Jokowi seperti mengkonfirmasi apa yang dituduhkan kepadanya.
"Maka menurut pandangan masyarakat awam bahwa presiden seolah-olah terkesan memang presiden merestui, bekingi, dan mendukung upaya kudeta tersebut. Kesannya," pungkas Ipang.
(muh)
Lihat Juga :
tulis komentar anda