Demokrat Tegaskan Upaya Kudeta AHY Persoalan Abuse of Power

JAKARTA - Kepala Badan Komunikaso Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pada dasarnya Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono dan jajaran pimpinan Partai Demokrat yakin bahwa upaya pengambilalihan paksa partai Mercy ini bukan perintah Presiden atau jajaran kabinet.

(Baca juga: Mainkan Isu Kudeta, Demokrat dan AHY Dianggap Ingin Dimanja Jokowi)

"Kita masih ingat komitmen Presiden Jokowi untuk menegakkan demokrasi dan politik yang beradab. Atas dasar komitmen itu dan menjaga komunikasi dengan Bapak Presiden yang sudah terjalin baik selama ini, Ketua Umum kami berkirim surat, memohon klarifikasi," kata Herzaky dalam keterangannya, Kamis (4/2/2021).

(Baca juga: Petinggi Demokrat Dapat Banyak Pertanyaan tentang Bahasa Tubuh Moeldoko)

Meski mengetahui dari berbagai keterangan dan informasi yang sudah diverifikasi, sambung dia, AHY memilih tidak menyebut nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko secara terbuka untuk menghormatinya sebagai senior dan memilih untuk memohon klarifikasi langsung pada Presiden Jokowi. Sejumlah akademisi, pengamat, media dan berbagai unsur masyarakat pun sepakat dengan Demokrat bahwa upaya ini tidak sehat bagi perkembangan demokrasi.

"Sayangnya, ruang dialog yang terbuka dan dijamin konstitusi ini tidak dimanfaatkan oleh Pak Moeldoko untuk bersikap transparan dan akuntabel. Yang kita dengar adalah penyangkalan, pengecilan masalah, dan nada ancaman di sana-sini," sesal Herzaky.

(Baca juga: Demokrat Kantongi Fakta Dana yang Disiapkan untuk Gulingkan AHY)

Menurut Herzaky, Ketum Demokrat telah melakukan upaya preventif dengan menyampaikan adanya upaya KLB itu, dan seluruh DPD dan DPC Demokrat tanpa kecuali menegaskan loyalitas dan kesetiaan mereka pada Ketum AHY sebagai hasil Kongres 2020.

Dengan demikian, dia menegaskan bahwa ini merupakan bukti bahwa tidak ada persoalan atau perpecahan internal sebagaimana yang disorot sejumlah media.

"Bagi kami, ini adalah persoalan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak di luar partai untuk mengganggu partai kami, dengan memanfaatkan segelintir mantan kader yang tidak cukup percaya diri untuk berpolitik dengan cara mereka sendiri, dan bolak-balik berupaya merongrong soliditas serta integritas partai kami," cetusnya.

"Ini ancaman nyata bagi demokrasi. Ini juga menjadi lampu kuning bagi partai-partai politik maupun organisasi-organisasi masyarakat," tegas Herzaky.

Lebih dari itu, Herzaky menambahkan, Demokrat masih memegang janji dan komitmen Presiden untuk menegakkan demokrasi Pancasila di Indonesia. Alasan Demokrat membuka isu ini ke publik, karena konstituen dan publik berhak tahu mengenai adanya upaya mengganggu parpol yang merupakan pilar demokrasi.

"Semoga kita semua, memiliki komitmen kuat, untuk merawat dan menegakkan nilai-nilai Demokrasi Pancasila di bumi Indonesia tercinta. Mari, kita fokuskan energi kita, kembali bekerja membantu rakyat mengatasi pandemi dan krisis ekonomi yang sedang kita hadapi," pungkasnya.