Demokrat Tegaskan Upaya Kudeta AHY Persoalan Abuse of Power
Kamis, 04 Februari 2021 - 13:00 WIB
loading...
Partai Demokrat mengatakan dan jajaran pimpinan Demokrat yakin upaya pengambilalihan paksa partai Mercy ini bukan perintah Presiden atau jajaran kabinet. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Komunikaso Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pada dasarnya Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono dan jajaran pimpinan Partai Demokrat yakin bahwa upaya pengambilalihan paksa partai Mercy ini bukan perintah Presiden atau jajaran kabinet.
(Baca juga: Mainkan Isu Kudeta, Demokrat dan AHY Dianggap Ingin Dimanja Jokowi)
"Kita masih ingat komitmen Presiden Jokowi untuk menegakkan demokrasi dan politik yang beradab. Atas dasar komitmen itu dan menjaga komunikasi dengan Bapak Presiden yang sudah terjalin baik selama ini, Ketua Umum kami berkirim surat, memohon klarifikasi," kata Herzaky dalam keterangannya, Kamis (4/2/2021).
(Baca juga: Petinggi Demokrat Dapat Banyak Pertanyaan tentang Bahasa Tubuh Moeldoko)
Meski mengetahui dari berbagai keterangan dan informasi yang sudah diverifikasi, sambung dia, AHY memilih tidak menyebut nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko secara terbuka untuk menghormatinya sebagai senior dan memilih untuk memohon klarifikasi langsung pada Presiden Jokowi. Sejumlah akademisi, pengamat, media dan berbagai unsur masyarakat pun sepakat dengan Demokrat bahwa upaya ini tidak sehat bagi perkembangan demokrasi.
(Baca juga: Mainkan Isu Kudeta, Demokrat dan AHY Dianggap Ingin Dimanja Jokowi)
"Kita masih ingat komitmen Presiden Jokowi untuk menegakkan demokrasi dan politik yang beradab. Atas dasar komitmen itu dan menjaga komunikasi dengan Bapak Presiden yang sudah terjalin baik selama ini, Ketua Umum kami berkirim surat, memohon klarifikasi," kata Herzaky dalam keterangannya, Kamis (4/2/2021).
(Baca juga: Petinggi Demokrat Dapat Banyak Pertanyaan tentang Bahasa Tubuh Moeldoko)
Meski mengetahui dari berbagai keterangan dan informasi yang sudah diverifikasi, sambung dia, AHY memilih tidak menyebut nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko secara terbuka untuk menghormatinya sebagai senior dan memilih untuk memohon klarifikasi langsung pada Presiden Jokowi. Sejumlah akademisi, pengamat, media dan berbagai unsur masyarakat pun sepakat dengan Demokrat bahwa upaya ini tidak sehat bagi perkembangan demokrasi.
Lihat Juga :
