Merasa Akan Dikudeta, AHY Surati Presiden Jokowi
Senin, 01 Februari 2021 - 16:02 WIB
Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Foto/SINDOnews
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap adanya dugaan upaya pengambilalihan kepemimpinan partainya oleh orang di lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Upaya tersebut diuga untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Baca Juga: Jenderal Andika Dukung dan Semangati Temuan UGM Alat Pendeteksi Covid-19 GeNose
Kendati demikian, AHY tetap mengedepankan presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, dia langsung menyurati Presiden Jokowi mengenai informasi yang diperolehnya.
“Karena itu, tadi pagi, saya mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” kata AHY di Taman Politik Wisma Proklamasi DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (1/2/2021).
AHY mengungkap, upaya pengambilalihan Partai Demokrat diduga dilakukan lima orang yang terdiri atas satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai sejak tiga tahun lalu.
Baca Juga: Pintu-pintu Surga Terbuka Bagi yang Mengeluarkan Zakat
“Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo,” tutur putra sulung Presiden keenam Indonesia itu.
Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute itu mengungkap, para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada pihaknya merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.
Upaya tersebut diuga untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Baca Juga: Jenderal Andika Dukung dan Semangati Temuan UGM Alat Pendeteksi Covid-19 GeNose
Kendati demikian, AHY tetap mengedepankan presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, dia langsung menyurati Presiden Jokowi mengenai informasi yang diperolehnya.
“Karena itu, tadi pagi, saya mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” kata AHY di Taman Politik Wisma Proklamasi DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (1/2/2021).
AHY mengungkap, upaya pengambilalihan Partai Demokrat diduga dilakukan lima orang yang terdiri atas satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai sejak tiga tahun lalu.
Baca Juga: Pintu-pintu Surga Terbuka Bagi yang Mengeluarkan Zakat
“Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo,” tutur putra sulung Presiden keenam Indonesia itu.
Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute itu mengungkap, para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada pihaknya merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.
Lihat Juga :
tulis komentar anda