Merasa Akan Dikudeta, AHY Surati Presiden Jokowi
Senin, 01 Februari 2021 - 16:02 WIB
loading...
Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap adanya dugaan upaya pengambilalihan kepemimpinan partainya oleh orang di lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Upaya tersebut diuga untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Baca juga : Jenderal Andika Dukung dan Semangati Temuan UGM Alat Pendeteksi Covid-19 GeNose
Kendati demikian, AHY tetap mengedepankan presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, dia langsung menyurati Presiden Jokowi mengenai informasi yang diperolehnya.
“Karena itu, tadi pagi, saya mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” kata AHY di Taman Politik Wisma Proklamasi DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (1/2/2021). Baca juga: AHY Sebut Ada Menteri Jokowi Ingin Rebut Demokrat
AHY mengungkap, upaya pengambilalihan Partai Demokrat diduga dilakukan lima orang yang terdiri atas satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai sejak tiga tahun lalu.
Baca juga: Pintu-pintu Surga Terbuka Bagi yang Mengeluarkan Zakat
“Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo,” tutur putra sulung Presiden keenam Indonesia itu.
Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute itu mengungkap, para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada pihaknya merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.
Menurut dia, ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti secara paksa Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. “Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang,” tutur AHY. Baca juga: AHY Ungkap Perebutan Demokrat untuk Kendaraan Politik Pilpres 2024
AHY menjelaskan, konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti paksa Ketum PD yang sah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) dan para pelaku menargetkan 360 pemilik suara di Demokrat.
AHY juga sudah mencium gelagat ini sejak satu bulan lalu. “Pada awalnya, kami menganggap persoalan ini hanyalah masalah kecil saja, urusan internal belaka. Tetapi sejak adanya laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar kekuasaan, yang masuk secara beruntun pada minggu yang lalu maka kami melakukan penyelidikan secara mendalam,” tuturnya.
Baca juga : Pernah Ngotot Gelar Pilkada 2020, Pemerintah Dinilai Amnesia Tolak Revisi UU Pemilu
Hal tersebut disampaikan AHY dalam konferensi pers dengan didampingi oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Nahrawi Ramli, sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat secara fisik dan virtual, serta istri AHY, Anisa Pohan.
Upaya tersebut diuga untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Baca juga : Jenderal Andika Dukung dan Semangati Temuan UGM Alat Pendeteksi Covid-19 GeNose
Kendati demikian, AHY tetap mengedepankan presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, dia langsung menyurati Presiden Jokowi mengenai informasi yang diperolehnya.
“Karena itu, tadi pagi, saya mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” kata AHY di Taman Politik Wisma Proklamasi DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (1/2/2021). Baca juga: AHY Sebut Ada Menteri Jokowi Ingin Rebut Demokrat
AHY mengungkap, upaya pengambilalihan Partai Demokrat diduga dilakukan lima orang yang terdiri atas satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai sejak tiga tahun lalu.
Baca juga: Pintu-pintu Surga Terbuka Bagi yang Mengeluarkan Zakat
“Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo,” tutur putra sulung Presiden keenam Indonesia itu.
Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute itu mengungkap, para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada pihaknya merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.
Menurut dia, ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti secara paksa Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. “Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang,” tutur AHY. Baca juga: AHY Ungkap Perebutan Demokrat untuk Kendaraan Politik Pilpres 2024
AHY menjelaskan, konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti paksa Ketum PD yang sah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) dan para pelaku menargetkan 360 pemilik suara di Demokrat.
AHY juga sudah mencium gelagat ini sejak satu bulan lalu. “Pada awalnya, kami menganggap persoalan ini hanyalah masalah kecil saja, urusan internal belaka. Tetapi sejak adanya laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar kekuasaan, yang masuk secara beruntun pada minggu yang lalu maka kami melakukan penyelidikan secara mendalam,” tuturnya.
Baca juga : Pernah Ngotot Gelar Pilkada 2020, Pemerintah Dinilai Amnesia Tolak Revisi UU Pemilu
Hal tersebut disampaikan AHY dalam konferensi pers dengan didampingi oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Nahrawi Ramli, sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat secara fisik dan virtual, serta istri AHY, Anisa Pohan.
(dam)
Lihat Juga :
